Pantau - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyoroti potensi gangguan pasokan energi global akibat eskalasi konflik antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran yang memicu ketegangan di kawasan Teluk dan berpotensi memengaruhi rantai pasok minyak dunia serta ketahanan energi Indonesia.
Sugeng menjelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia belum memiliki cadangan strategis minyak nasional seperti yang dimiliki sejumlah negara lain sehingga kondisi tersebut dinilai rentan terhadap gejolak energi global.
Ia menyatakan, "Faktanya kita belum memiliki cadangan strategis nasional. Yang ada saat ini adalah cadangan operasional Pertamina, yang karena Pertamina merupakan BUMN maka secara praktik menjadi cadangan nasional. Namun kondisi ini tetap rentan karena sifatnya korporasi," ujar Sugeng saat ditemui oleh Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Cadangan Energi Nasional Masih TerbatasSugeng menjelaskan bahwa cadangan operasional yang dimiliki saat ini diperkirakan mampu menopang kebutuhan energi nasional sekitar 21 hari.
Ia menyebut angka tersebut bersifat dinamis karena sangat bergantung pada keseimbangan antara suplai dan konsumsi harian.
Menurutnya, konsumsi minyak Indonesia saat ini berada di kisaran 1,6 juta barel per hari sehingga pasokan dengan volume yang sama harus terus masuk agar cadangan tetap stabil.
Sugeng mengatakan, "Kalau konsumsi sekitar 1,6 juta barel per hari, maka harus ada input yang sama agar posisi cadangan tetap sekitar 21 hari. Problemnya sekarang adalah rantai pasok global sedang terganggu," katanya.
Gangguan rantai pasok tersebut dipicu oleh eskalasi konflik yang turut memengaruhi jalur distribusi energi dunia, terutama di kawasan Teluk Persia.
Salah satu titik krusial dalam distribusi energi global adalah Selat Hormuz yang menjadi jalur lintasan sekitar 20–22 persen perdagangan minyak dunia.
Harga Minyak Melonjak dan Berpotensi Tekan APBNKetegangan di kawasan tersebut menyebabkan volatilitas harga minyak dunia meningkat tajam.
Sugeng menjelaskan bahwa sebelum konflik memanas harga minyak mentah dunia berada di kisaran 65–68 dolar AS per barel untuk acuan WTI dan Brent.
Setelah eskalasi militer meningkat harga minyak sempat melonjak hingga sekitar 110 dolar AS per barel.
Harga kemudian kembali turun ke kisaran 90 dolar AS per barel setelah muncul sinyal de-eskalasi dari Amerika Serikat yang dipimpin Presiden Donald Trump.
Sugeng menyatakan, "Lonjakan harga ini sangat dipengaruhi faktor perang. Bahkan sempat ada gangguan fasilitas produksi di kawasan Teluk, termasuk fasilitas milik Saudi Aramco," ujarnya.
Ia menilai fluktuasi harga minyak tersebut berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terutama dari sisi subsidi dan kompensasi energi.
Dalam APBN 2026 asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price ditetapkan sekitar 70 dolar AS per barel.
Dengan asumsi tersebut alokasi subsidi energi mencapai sekitar Rp210 triliun yang mencakup subsidi listrik, LPG 3 kilogram, solar, dan minyak tanah.
Sugeng menyebut jika harga minyak dunia bertahan di kisaran 90 dolar AS per barel maka beban subsidi dan kompensasi energi diperkirakan dapat meningkat signifikan hingga mendekati Rp500–600 triliun.
Ia menegaskan, "Selisih sekitar 20 dolar per barel saja bisa membuat subsidi dan kompensasi energi melonjak tajam. Ini tentu menjadi tekanan bagi APBN," kata Sugeng.
Meski demikian ia menilai pemerintah masih memiliki sejumlah opsi kebijakan untuk menjaga stabilitas fiskal melalui realokasi dan refocusing belanja negara.
Pemerintah juga dapat mengoptimalkan penerimaan dari ekspor komoditas unggulan seperti nikel, batu bara, dan tembaga yang mengalami kenaikan harga di pasar global.
Sugeng menegaskan bahwa kenaikan harga BBM domestik bukanlah pilihan utama pemerintah dan hanya akan dipertimbangkan sebagai langkah terakhir.
Ia menyatakan, "Menaikkan harga BBM adalah opsi terakhir. Yang paling penting adalah menjaga daya beli masyarakat," ujarnya.
Di sisi lain Sugeng memastikan bahwa ketersediaan BBM nasional saat ini dalam kondisi aman berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi XII ke berbagai wilayah operasional Pertamina.
Pemerintah disebut telah melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga distribusi energi terutama untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Pertamina juga telah meningkatkan cadangan stok BBM di terminal penyimpanan sekitar 12 persen di atas konsumsi normal serta menyiapkan berbagai moda distribusi tambahan.
Sugeng menegaskan, "Kami memastikan pasokan BBM aman di seluruh wilayah. Tidak perlu ada kekhawatiran terjadi kelangkaan," tegas Sugeng.
