JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD, menilai Indonesia perlu mempertimbangkan untuk keluar dari Board of Peace (BoP).
Penilaian itu muncul setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
“Ini waktunya (Indonesia) untuk mempertimbangkan keluar dari Board of Peace itu. Waktunya mempertimbangkan agar segera menarik diri,” ujar Mahfud saat ditemui di Senen, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2026).
Baca juga: Prabowo Kirim Surat Belasungkawa Wafatnya Ayatollah Ali Khamenei
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyatakan, Indonesia bisa mundur dari BoP sewaktu-waktu jika tidak bermanfaat.
“Sekarang ada fakta seperti itu (AS-Israel serang Iran), kan menjadi alasan baru untuk menyatakan ditarik dan tidak ada ruginya, kan?” tegas dia.
Dalam konteks ini, Mahfud menyinggung soal Presiden RI Sukarno yang pernah memaki Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lalu dikeluarkan oleh organisasi internasional tersebut.
“(Tapi Bung Karno malah) Bentuk sendiri (perserikatan internasional baru) dia dengan gagahnya. Begitu waktunya masuk, ya masuk lagi kan. Itu gagah namanya,” ucap Mahfud.
Baca juga: Pemerintah Tangguhkan Pembahasan BoP Usai Eskalasi di Timur Tengah Meningkat
Mahfud mengatakan presiden memiliki mandat konstitusional untuk memimpin dan menyelamatkan bangsa.
Karena itu, ia meminta masyarakat mempercayakan langkah-langkah yang diambil presiden, sembari tetap memberikan kritik dan koreksi
Tetapi, Mahfud menegaskan bahwa yang paling penting adalah keselamatan bangsa Indonesia.
Mahfud menilai masuk BoP kurang strategisMahfud MD, menilai bergabungnya Indonesia dalam BOP besutan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kurang strategis.
Mahfud mengatakan, sejak awal sudah banyak pihak yang memprotes keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut.
Menurut dia, salah satu persoalan utama adalah ketidakseimbangan komposisi anggota BoP.
Pasalnya, forum yang membahas perdamaian di Palestina dan Timur Tengah itu justru tidak melibatkan perwakilan Palestina.
“Kan tidak mungkin bicara keadilan tanpa menyertakan pihak yang akan dikenai objek keputusan untuk perdamaian,” kata Mahfud.
Baca juga: Mahfud MD Kritisi Bergabungnya Indonesia ke BoP, Ingatkan Dasasila Bandung
