Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi perjalanan ibadah umrah dan haji bagi warga negara Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Dahnil usai menghadiri peringatan Nuzulul Quran tingkat kenegaraan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (10/3/2026) malam.
Dahnil menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih mengimbau masyarakat untuk menunda keberangkatan umrah sementara waktu, menyusul eskalasi konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
“Untuk keberangkatan umrah sementara ini kami mengimbau agar ditunda terlebih dahulu karena eskalasi konflik. Kita belum mengetahui bagaimana perkembangan situasi ke depan, sehingga langkah ini diambil untuk menjaga keselamatan jamaah,” ujar Dahnil.
Dia menambahkan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Haji dan Umrah terus mendampingi jamaah umrah yang sedang berada di luar negeri agar dapat kembali ke Indonesia dengan aman.
Menurutnya, maskapai penerbangan serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) juga diminta untuk terus mendampingi jamaah hingga kembali ke Tanah Air.
Baca Juga
- 17.447 Jemaah Umrah Berhasil Pulang ke RI di Tengah Perang AS-Iran
- Jemaah Umrah Pulang Bertahap
- Bupati Trenggalek Tertahan di Arab Saudi Usai Umrah Gara-gara Perang AS-Israel vs Iran
“Kementerian Luar Negeri bersama kementerian terkait terus mendampingi jamaah yang akan kembali. Maskapai dan PPIU juga diminta memastikan jamaah bisa pulang dengan selamat sampai ke Indonesia,” katanya.
Sementara terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Dahnil mengatakan pihaknya telah berkonsultasi dengan Presiden mengenai berbagai kemungkinan skenario yang perlu disiapkan.
Lebih lanjut, dia menegaskan arahan utama dari Presiden adalah memastikan keselamatan jamaah haji Indonesia.
“Pesan Presiden sangat jelas, fokus beliau adalah memastikan keselamatan jamaah haji. Jadi kami diminta menyiapkan berbagai skenario dengan orientasi utama memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji,” ujarnya.
Dahnil menjelaskan, apabila situasi keamanan memungkinkan, keberangkatan kloter pertama jamaah haji Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 22 April 2026.
Namun demikian, pemerintah tetap mempersiapkan berbagai kemungkinan apabila eskalasi konflik meningkat dan berpotensi membahayakan jamaah.
“Kalau eskalasi konflik menunjukkan tanda-tanda membahayakan jamaah, tentu itu akan menjadi pertimbangan penting. Sebaliknya jika kondisi aman, maka keberangkatan bisa berjalan sesuai rencana,” katanya.
Dia menambahkan pemerintah juga akan membahas berbagai skenario tersebut bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam waktu dekat.
Menurut Dahnil, keputusan akhir terkait penyelenggaraan ibadah haji akan mempertimbangkan banyak faktor dan akan ditentukan oleh Presiden setelah melihat perkembangan situasi.
“Yang jelas, keselamatan jamaah adalah yang pertama dan utama,” tandas Dahnil.
