Menjelang hari raya, ruang-ruang publik kita berubah wajah. Pusat perbelanjaan dipadati pengunjung. Diskon besar terpampang di etalase dan layar gawai. Iklan “promo spesial Lebaran” berseliweran tanpa jeda. Mudik, baju baru, hampers premium, hingga paket wisata religi menjadi bagian dari narasi besar yang sama: hari raya adalah momentum konsumsi.
Tradisi ini bukan hal baru. Dalam struktur ekonomi Indonesia, konsumsi rumah tangga adalah penopang utama pertumbuhan. Namun, sejumlah analis mencatat adanya gejala “anomali”: lonjakan konsumsi menjelang Lebaran tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya. Daya beli sebagian kelas menengah melemah, sementara harga kebutuhan pokok cenderung naik.
Ironisnya, di tengah perlambatan daya beli itu, gaya hidup mewah justru makin agresif dipromosikan. Media sosial memperlihatkan standar baru “perayaan ideal”: busana seragam keluarga bermerek, dekorasi rumah tematik, parsel eksklusif, hingga perjalanan mudik dengan kendaraan terbaru. Hari raya pelan-pelan direduksi menjadi panggung pertunjukan simbol status.
Di sinilah benturan terjadi: antara spiritualitas yang mengajarkan kesederhanaan dan kapitalisme konsumtif yang mendorong akumulasi simbol kemewahan.
Konsumsi, Identitas, dan Tekanan SosialSecara sosiologis, konsumsi bukan sekadar aktivitas ekonomi. Ia adalah bahasa identitas. Apa yang kita beli sering kali mencerminkan bagaimana kita ingin dilihat. Dalam konteks hari raya, tekanan sosial itu menjadi lebih kuat. Ada ekspektasi tak tertulis untuk “tampil layak”, “tidak kalah”, atau bahkan “naik kelas”.
Masalah muncul ketika konsumsi melampaui kapasitas finansial. Skema buy now pay later, kartu kredit, hingga pinjaman daring menjadi jalan pintas. Di sinilah utang konsumtif mengambil peran. Tidak semua utang bermasalah.
Dalam tradisi Islam, utang (qardh) dibolehkan sebagai instrumen tolong-menolong. Namun, persoalan muncul ketika utang disertai bunga berlipat, denda progresif, dan praktik penagihan yang merendahkan martabat.
Ekonomi modern memaklumi bunga sebagai harga waktu. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, tambahan atas pokok utang yang bersifat pasti dan memberatkan masuk dalam kategori riba—sesuatu yang secara tegas dilarang. Larangan ini bukan semata-mata norma ritual, melainkan juga prinsip keadilan. Riba dianggap menciptakan relasi timpang: yang kuat secara modal diuntungkan, yang lemah terjerat beban berlapis.
Ketika kemewahan hari raya dibiayai oleh utang berbunga tinggi, yang terjadi bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan juga reproduksi ketimpangan. Kegembiraan sesaat bisa berubah menjadi kecemasan berkepanjangan.
Kapitalisme Konsumtif vs Konsumerisme IslamiPerlu dibedakan antara konsumsi yang wajar dan konsumtif yang eksesif. Kapitalisme konsumtif bekerja dengan logika akumulasi tanpa batas: semakin banyak membeli, semakin baik. Nilai diukur dari volume transaksi. Diskon dan promo dirancang untuk menstimulasi hasrat, bukan kebutuhan.
Sebaliknya, dalam kerangka ekonomi Islam, konsumsi ditempatkan dalam prinsip wasathiyah—moderasi. Manusia didorong memenuhi kebutuhan secara layak—bahkan menikmati karunia Tuhan—tetapi dilarang berlebihan (israf) dan bermewah-mewahan (tabdzir).
Hari raya dalam tradisi Islam memang dianjurkan dirayakan dengan kegembiraan: mengenakan pakaian terbaik, menyantap hidangan istimewa, berbagi dengan keluarga. Namun, semua itu berada dalam bingkai kemampuan dan tanggung jawab sosial.
Di sinilah letak perbedaan mendasar. Kapitalisme konsumtif menjadikan kemewahan sebagai tujuan. Konsumerisme Islami menempatkan konsumsi sebagai sarana untuk menguatkan relasi—dengan Tuhan dan sesama manusia.
Ironisnya, justru di momen yang paling sakral, godaan untuk berlebihan semakin kuat. Semangat Ramadan yang mendidik pengendalian diri sering kali tergerus oleh euforia belanja menjelang Idul Fitri.
Dampak Sosial: dari Rumah Tangga ke Struktur EkonomiUtang konsumtif yang menumpuk tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada struktur sosial. Rumah tangga yang terbebani cicilan tinggi cenderung mengurangi belanja produktif—pendidikan, kesehatan, atau tabungan jangka panjang. Dalam jangka panjang, ini melemahkan ketahanan ekonomi keluarga.
Di tingkat makro, ketergantungan pada konsumsi musiman tanpa peningkatan produktivitas menciptakan pertumbuhan yang rapuh. Ekonomi tampak bergerak saat hari raya, tetapi lesu di bulan-bulan berikutnya.
Tanpa perencanaan dan literasi keuangan yang memadai, masyarakat terjebak dalam siklus: belanja besar—utang meningkat—daya beli turun—belanja kembali demi gengsi sosial.
Jika pola ini dibiarkan, kemewahan menjadi ilusi kesejahteraan.
Jalan Keluar: Etika, Edukasi, dan KebijakanPertama, literasi keuangan harus menjadi agenda bersama. Khotbah, pengajian, dan ceramah Ramadan dapat dimasuki tema manajemen anggaran hari raya. Berhari raya tanpa utang berbunga adalah bentuk ibadah sosial.
Kedua, penguatan lembaga keuangan syariah perlu diiringi inovasi yang benar-benar inklusif. Produk pembiayaan berbasis bagi hasil dan tanpa bunga harus mudah diakses, transparan, dan kompetitif. Prinsip syariah tidak cukup menjadi label; ia harus menjadi solusi nyata bagi keluarga yang membutuhkan likuiditas tanpa terjerat riba.
Ketiga, kampanye publik tentang konsumsi beretika perlu digencarkan. Merayakan hari raya tidak harus identik dengan kemewahan visual. Memberdayakan UMKM lokal, membeli produk secukupnya, dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk zakat serta sedekah adalah bentuk konsumsi yang berdampak sosial.
Keempat, regulasi terhadap praktik penagihan utang harus tegas. Penagih utang tidak boleh melampaui batas kemanusiaan. Martabat manusia harus tetap dijaga, bahkan dalam relasi kreditur-debitur.
Menata Ulang Makna Hari RayaPada akhirnya, pertanyaan mendasarnya sederhana: Apakah hari raya adalah momentum spiritual atau festival belanja? Jawabannya tentu bukan hitam-putih. Ekonomi bergerak karena konsumsi dan konsumsi adalah bagian dari kehidupan. Namun ketika kemewahan menjadi ukuran kesalehan sosial, kita perlu berhenti sejenak.
Hari raya seharusnya menjadi ruang kontemplasi: tentang syukur, tentang berbagi, tentang pembebasan—termasuk pembebasan dari jerat utang yang tidak perlu. Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak diukur dari seberapa mewah kita merayakan, tetapi dari seberapa adil dan seimbang kita mengelola harta.
Kemewahan yang sejati mungkin bukan pada pakaian baru atau hidangan berlimpah, melainkan pada hati yang lapang—tanpa kecemasan cicilan, tanpa tekanan riba, dan tanpa ketakutan pada penagih utang.
Di tengah riuh promo dan diskon, mungkin inilah saatnya kita bertanya ulang: Untuk siapa sebenarnya kita berbelanja? Untuk gengsi sesaat, atau untuk keberkahan jangka panjang?
