Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melibatkan pemerintah daerah (Pemda) dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan peran pemda penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan jumlah pengguna internet yang juga sangat tinggi.
“Pelibatan pemerintah daerah itulah suatu keharusan. Dalam konteks ini Mendagri sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, ada 552 daerah, 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten, semua harus terlibat dalam upaya TUNAS ini,” kata Tito dalam jumpa pers usai Rapat Koordinasi Tindak Lanjut PP TUNAS di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, Rabu (11/3).
Ia menjelaskan keterlibatan pemda bertujuan untuk mencegah anak-anak dari penyalahgunaan sistem elektronik, terutama media sosial.
“Jadi untuk mencegah anak-anak dari penyalahgunaan sistem elektronik, khususnya sosial media,” ujarnya.
Diintegrasikan di RPJMD dan APBDTito mengatakan Kemendagri akan memastikan program perlindungan anak di ruang digital menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
Program tersebut akan diintegrasikan dalam berbagai dokumen perencanaan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis perangkat daerah, hingga penganggaran melalui APBD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Dalam konteks ini kita akan mengawal program ini menjadi mainstream di dalam perencanaan program pemerintah daerah, baik di RPJMD, kemudian juga masuk dalam rencana strategis mereka, dan juga masuk dalam APBD dan RKPD,” kata Tito.
Ia menambahkan pelaksanaan program ini akan melibatkan tiga organisasi perangkat daerah (OPD) utama, yakni dinas komunikasi dan informatika, dinas pendidikan, serta dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Pemda Diberi WewenangSelain itu, pemerintah daerah juga diberi ruang untuk menyesuaikan implementasi kebijakan dengan kearifan lokal masing-masing wilayah, termasuk melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.
“Mereka boleh berpatokan pada PP dan surat edaran dari kementerian teknis, tapi juga mereka bisa membuat peraturan daerah atau peraturan kepala daerah dengan spesifik khas masing-masing daerah,” ujarnya.
Tito mencontohkan daerah dapat menggunakan pendekatan budaya atau adat dalam upaya melindungi anak dari dampak negatif penggunaan internet.
Kemendagri Siapkan Indeks Daerah Perlindungan AnakSelain mendorong implementasi kebijakan di daerah, Kemendagri juga akan menyusun indeks daerah peduli perlindungan anak dari bahaya atau dampak negatif sistem elektronik.
Indeks tersebut akan digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam melindungi anak dari risiko penggunaan internet.
“Nah, ini otomatis daerah-daerah itu akan berlomba, dia (pemda) nggak mau pasti pada posisi bawah. Kalau posisi bawah nanti elektabilitasnya jatuh,” kata Tito.
Kemendagri juga akan memberikan penghargaan bagi daerah yang dinilai berhasil menjalankan program perlindungan anak di ruang digital.
“Yang baik-baik kita akan berikan reward. Kemendagri juga menyiapkan anggaran, bisa juga untuk dana insentif daerah, tidak hanya sekadar piagam saja,” ujarnya.
Tito menambahkan pemerintah pusat juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah.
“Yang terakhir kita akan melakukan monitoring, evaluasi, pengawasan daerah-daerah mana saja yang bekerja mem-follow up, mana saja yang stagnan atau yang cuek,” kata Tito.
