Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan APBN hingga Februari 2026 defisit senilai Rp 135,7 triliun. Realisasi itu setara dengan 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit dapat terjadi jika pendapatan negara lebih kecil dibanding jumlah pengeluaran atau belanja negara. Tercatat, pendapatan negara sampai 28 Februari 2026 mencapai Rp 358 triliun, sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp 493,8 triliun.
"Dengan dinamika tersebut, defisit APBN tercatat sekitar Rp 135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap PDB yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026," ungkapnya saat konferensi pers APBN KiTA Februari 2026, Rabu (11/3).
Pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak Rp 245,1 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 44,9 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 68 triliun.
Sementara itu, belanja negara yang mencapai Rp 493,8 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat yakni Rp 346,1 triliun, dan transfer ke daerah Rp 147,7 triliun.
Purbaya mengatakan, pemerintah akan mempercepat belanja negara sejak awal tahun, sehingga dampaknya kepada perekonomian bisa lebih terasa hingga bisa tumbuh 6 persen pada tahun ini.
"Jadi jangan bilang tahun lalu surplus, kenapa tahun ini defisit, ya memang desain APBN kita defisit dan sekarang kita paksakan belanjanya lebih merata sepanjang tahun hingga dampak belanja pemerintah dan lain-lain terhadap perekonomian lebih terasa. Itu makanya Pak Febri berani bilang 6 persen masih bisa, mudah-mudahan masih bisa," tegas Purbaya.
