Bisnis.com, JAKARTA - KOMISI VIII DPR RI mengadakan rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026). Raker ini membahas persiapan ibadah haji 2026 di tengah perang AS-Israel vs Iran.
Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII, Ansory Siregar. Dia menyampaikan eskalasi perang Timur Tengah sedang meningkat sehingga ingin mengetahui skema Kementerian Haji dan Umrah untuk menjamin keselamatan peserta haji dan umrah saat menjalankan ibadah di Tanah Suci.
"Oleh sebab itu, pada rapat kerja hari ini, Komisi VIII DPR RI berkewajiban untuk meminta penjelasan dari saudara Menteri Haji dan Umrah terkait beberapa aspek sebagai berikut: bagaimana perkembangan ibadah haji tahun 2026 di tengah situasi saat ini," katanya.
Dia melanjutkan ingin mengetahui skema pelaksanaan ibadah haji saat gejolak perang berlangsung, termasuk dampak langsung mulai dari pembiayaan dan aspek lainnya akibat perang tersebut.
"Apakah Menteri Haji dan Umrah RI telah mempersiapkan pemberangkatan haji untuk tahun 2026 ini, di titik apa keputusan tersebut akan diambil, serta bagaimana Menteri Haji dan Umrah bernegosiasi terkait berbagai kontrak layanan yang telah ditandatangani," sambungnya.
Dia menyampaikan bahwa Menteri Haji dan Umrah juga perlu menjelaskan peserta umrah yang belum bisa kembali ke Tanah Air karena layanan transportasi terhambat dan komunikasi antara Kementerian Haji dan Umrah dengan agen travel.
Baca Juga
- 4 Skenario Haji 2026 di Tengah Konflik Timur Tengah, Dahnil: Ubah Rute hingga Tunda
- Hari Ini, Putusan Praperadilan Yaqut di Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
- Asuransi Perjalanan Haji-Umrah Bakal Laris Manis Tahun Ini, Tugu Insurance (TUGU) Ungkap Potensinya
Ansory turut menyinggung kenaikan harga minyak yang berpotensi berdampak terhadap kenaikan biaya perjalanan ibadah haji dan umrah sehingga jemaah akan terbebani Rp5 juta sampai Rp7 juta.
"Sekarang ini avtur juga naik; yang sebelumnya APBN juga membatasi 70 dolar per barel, sekarang sudah 107 dolar. Kita pernah panggil [maskapai] Garuda itu harus sudah menaikkan, mungkin kalah naik terus nanti bisa akan dibebankan ke jemaah sekitar Rp5 sampai Rp7 juta," ucapnya.
Dia menyampaikan bahwa kenaikan tersebut perlu diantisipasi agar para jemaah tidak terbebani dalam melaksanakan ibadah haji maupun umrah.
