- Diskusi JATAM pada 13/3/2026 mengungkap ancaman kekerasan terhadap perempuan di lingkar tambang Dairi dan Halmahera.
- Perempuan Dairi menolak PT DPM demi menyelamatkan sumber mata air dan kemandirian pangan desa mereka dari dampak lingkungan.
- Pejuang Halmahera, Rifya, dikriminalisasi setelah melakukan ritual dan bentrok fisik melawan ancaman perusahaan ekstraktif.
Suara.com - Perlawanan terhadap industri ekstraktif di berbagai pelosok Indonesia terus membara dengan perempuan berada di garis terdepan.
Dalam diskusi publik bertajuk "Perempuan di Lingkar Tambang Terus Mengalami Kekerasan" yang digelar Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) pada Jumat (13/3/2026), terungkap kisah-kisah heroik sekaligus pilu dari para perempuan di lingkar tambang ini, mulai dari pegunungan Dairi di Sumatera Utara hingga pesisir Halmahera di Maluku Utara.
Dua sosok menonjol dalam diskusi tersebut adalah Tioman Simangunsong dari Dairi dan Rifya dari Sekolah Perempuan Pesisir Halmahera.
Keduanya memaparkan bagaimana tubuh, ruang hidup, hingga kedaulatan mereka terancam oleh ekspansi pertambangan yang kian agresif meskipun telah ada putusan hukum maupun penolakan masif dari warga.
Tioman: Dairi Adalah Rumah Terindah Kami
Di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Tioman Simangunsong bersama para perempuan lingkar tambang lainnya sedang bersiaga. Meski izin lingkungan PT Dairi Prima Mineral (DPM) sempat dicabut pada Mei 2025, perusahaan tersebut dikabarkan tengah gencar mengupayakan izin baru.
Tioman menegaskan bahwa warga tidak akan tinggal diam. Saat ini, mereka tengah bergerilya mengumpulkan petisi sebagai bentuk penolakan nyata.
"Kami tetap melawan, dan sekarang kami lagi di desa kami sekarang mengambil petisi. Kami sudah banyak yang kami lakukan dari warga Dairi, kami sudah sampai ke KLHK, sudah aksi, sudah demo," ujar Tioman dengan nada tegas.
Ketakutan utama warga adalah hilangnya sumber mata air yang menjadi urat nadi kehidupan tujuh desa dan satu kelurahan. Jarak sumber air tersebut hanya berkisar 270 meter dari portal tambang. Pengalaman pahit masa lalu pada tahun 2012 dan 2018 menjadi trauma yang belum sembuh.
Baca Juga: Usai Lahan Disegel, Satgas PKH Mulai Hitung Denda Pelanggaran PT Mineral Trobos!
"Tahun 2012 waktu eksplorasi, itu ikan-ikan di Desa Bongkaras itu dan padinya pada mati semua waktu itu bocor limbah. Dan tahun 2018 waktu banjir bandang ada korban dari desa itu dan dua orang sampai sekarang nggak dapat," kenangnya pilu.
Akibat kerusakan lingkungan tersebut, kemandirian pangan warga runtuh.
"Sesudah banjir bandang udah susahlah... dulu kami nggak pernah beli beras, cukup dari ladang kami masing-masing tapi sekarang kami sudah beli beras dari luar."
Bagi Tioman dan perempuan Dairi lainnya, perjuangan ini bukan sekadar soal ekonomi, melainkan soal harga diri dan rumah.
"Kami berjuang untuk menyelamatkan kampung kami, karena kampung kami ini adalah rumah terindah kami. Kami tidak mau dihancurkan rumah kami ini."
Rifya: Ritual Leluhur dan Kriminalisasi di Halmahera
