Pemerintah berencana kembali mengetatkan efisiensi anggaran untuk menjaga defisit anggaran tetap berada pada batas maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB). Langkah tersebut merupakan respons atas konflik perang di Timur Tengah yang makin meluas.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan efisiensi anggaran lanjutan akan dilakukan lebih mendalam dengan menyisir berbagai kegiatan dan pos anggaran, sebagaimana dilakukan pada tahun lalu.
Salah satu langkah yang akan diambil adalah memperketat sejumlah pengeluaran, termasuk perjalanan dinas, terutama perjalanan dinas luar negeri. “Saya selaku bagian ujung yang mengeluarkan izin, mau memperketat perjalanan dinas luar negeri,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan setelah mengikuti Rapat Koordinasi Program Strategis Presiden di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta pada Selasa (17/3).
Selain itu, pemerintah juga akan menyisir ulang anggaran untuk mengidentifikasi pos yang tidak produktif serta menentukan kegiatan yang dapat ditunda. Salah satunya, pembangunan gedung yang dinilai belum mendesak dan tidak mengganggu kinerja kementerian.
Di sisi lain, Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah tidak akan mengurangi anggaran untuk program-program unggulan, termasuk program makan bergizi gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, serta Sekolah Rakyat.
Ia mengatakan, pemerintah akan mengalihkan anggaran dari belanja yang dinilai kurang produktif atau berdampak rendah untuk memperkuat program-program yang dinilai lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Justru lebih memilih untuk mengurangi belanja-belanja yang menurut kita kurang produktif atau kurang berdampak,” kata Prasetyo Hadi.
Hal serupa juga sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia mengatakan anggaran program MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih tak akan dipangkas meski ada risiko pembengkakan defisit APBN 2026 di tengah lonjakan harga minyak dunia.
“Program unggulan tidak ada yang diubah. Semua berjalan karena itu investasi jangka panjang,” kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/3).
