Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Guru Besar Universitas Trisakti sekaligus pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansah, menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menyoroti pemborosan anggaran daerah sebagai momentum penting untuk membenahi tata kelola keuangan negara.
Menurut Trubus, kritik terbuka Presiden terhadap pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai hingga Rp8 miliar menunjukkan adanya distorsi prioritas anggaran, terutama ketika kebutuhan dasar masyarakat belum terpenuhi.
“Ketika jembatan desa tidak dibangun, tetapi anggaran habis untuk fasilitas pejabat, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat publik,” ujarnya, Jumat, 20 Maret 2026.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyoroti penggunaan anggaran di tingkat daerah yang dinilai belum efisien. Ia mempertanyakan belum terpenuhinya pembangunan infrastruktur dasar seperti jembatan desa, meski dana telah tersedia.
Presiden Prabowo juga menyinggung belanja fasilitas pejabat yang dianggap berlebihan. Ia membandingkan pengadaan mobil dinas kepala daerah dengan kendaraan dinas yang digunakannya sebagai Presiden.
Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan efisiensi anggaran menjadi langkah penting untuk mencegah kebocoran dan potensi korupsi. Pemerintah disebut telah menghemat ratusan triliun rupiah dari pemangkasan belanja yang tidak produktif.
Trubus menilai langkah efisiensi tersebut tidak bisa dilepaskan dari situasi global, termasuk meningkatnya tensi geopolitik yang berdampak pada harga energi dunia dan tekanan terhadap anggaran negara.
“Kalau tidak diantisipasi dengan penghematan, defisit bisa melebar. Disiplin fiskal menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi,” katanya.
Ia juga menyoroti masih rendahnya kepekaan sebagian kepala daerah terhadap kondisi masyarakat. Penggunaan anggaran untuk fasilitas mewah dinilai berpotensi memicu ketidakpuasan publik.
Lebih jauh, Trubus melihat kritik Presiden sebagai bagian dari upaya koreksi terhadap praktik tata kelola yang selama ini dinilai tidak efisien.
“Ini bukan hanya soal mobil dinas, tapi soal orientasi kekuasaan. Apakah untuk rakyat atau untuk elit,” ujarnya.
Ia mengingatkan pemborosan anggaran kerap berkaitan dengan praktik penyimpangan lain yang bisa berkembang menjadi sistemik jika tidak dihentikan.
Di sisi lain, Trubus juga menyoroti munculnya disinformasi terkait kebijakan efisiensi anggaran, termasuk isu pemotongan anggaran pendidikan. Menurutnya, informasi yang tidak akurat berpotensi menghambat upaya pembenahan yang sedang dilakukan pemerintah.
Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menyaring informasi sekaligus mendukung perbaikan tata kelola anggaran.
“Ini momentum bersih-bersih anggaran. Jangan sampai publik justru terseret narasi yang tidak berdasar,” ujarnya.
Editor: Redaktur TVRINews
