Penulis: Fityan
TVRINews – Washington
Krisis penutupan pemerintahan memaksa Presiden Trump mengambil langkah darurat di tengah lonjakan antrean bandara dan pemogokan staf keamanan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan langkah luar biasa dengan mengerahkan agen penegak hukum imigrasi ke berbagai bandara utama mulai Senin 23 Maret 2026 waktu setempat.
Keputusan ini diambil guna meredakan krisis keamanan yang dipicu oleh kebuntuan politik berkepanjangan di Washington.
Melalui unggahan di media sosial pada hari Minggu 22 Maret 2026 , Presiden Trump mengonfirmasi rencana tersebut dan menunjuk pejabat senior perbatasan, Tom Homan, untuk memimpin upaya stabilisasi di lapangan, menyusul kekacauan selama berminggu-minggu di pos pemeriksaan keamanan setelah Trump mengancam akan bertindak jika Partai Demokrat tidak melunak dalam sengketa anggaran.
Krisis ini berakar pada kegagalan Kongres dalam memperbarui pendanaan bagi Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), lembaga federal yang membawahi keamanan bandara. Sejak 14 Februari lalu, puluhan ribu pekerja, termasuk petugas pemeriksaan penumpang dari Transportation Security Administration (TSA), terpaksa bekerja tanpa menerima gaji.
Data dari DHS menunjukkan dampak yang signifikan: lebih dari 366 petugas telah mengundurkan diri, dan angka ketidakhadiran yang tidak terencana meningkat lebih dari dua kali lipat.
Kondisi ini membuat bandara-bandara besar di AS berjuang keras untuk tetap beroperasi secara normal.
"Kehilangan (personel) ini secara signifikan mengurangi kemampuan TSA untuk memenuhi permintaan penumpang dan meninggalkan celah kritis dalam staf, karena setiap rekrutan baru memerlukan waktu pelatihan 4 hingga 6 bulan," tulis pihak berwenang dalam pernyataan resmi di platform X pekan lalu.
The Guardian Mengutip antrean di Bandara Hartsfield-Jackson Atlanta dan JFK New York memanjang hingga berjam-jam pada akhir pekan lalu.
Di New Orleans, otoritas setempat bahkan menyarankan penumpang untuk tiba setidaknya tiga jam sebelum keberangkatan.
Peran Agen ICE dan Polemik Keamanan
Tom Homan menjelaskan bahwa agen dari U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) akan mengambil peran pendukung, seperti memantau jalur keluar dan memeriksa identitas.
Hal ini diharapkan dapat membebaskan petugas TSA untuk fokus pada jalur pemindaian. Meski demikian, Homan mengakui adanya batasan teknis dalam pengerahan ini.
"Saya tidak melihat agen ICE akan mengoperasikan mesin X-ray," ujar Homan pada Minggu, seraya menambahkan bahwa rencana detail mengenai jumlah agen dan lokasi bandara akan segera difinalisasi.
Menteri Transportasi Sean Duffy memperingatkan bahwa situasi ini kemungkinan besar "akan menjadi jauh lebih buruk" sebelum ada perbaikan nyata.
Kebuntuan Politik dan Reformasi Imigrasi
Inti dari perselisihan ini adalah sengketa tajam mengenai penegakan hukum imigrasi. Partai Demokrat menolak mengesahkan RUU pendanaan DHS secara penuh kecuali ada reformasi di tubuh ICE.
Tuntutan ini mengeras menyusul insiden fatal penembakan dua warga AS, Alex Pretti dan Renee Good, dalam penggerebekan imigrasi di Minneapolis pada Januari lalu.
Senator Demokrat Dick Durbin menyatakan bahwa partainya telah mencoba sembilan kali untuk meloloskan pendanaan darurat bagi entitas di bawah DHS, termasuk TSA, FEMA, dan Penjaga Pantai.
Namun, Partai Republik memblokir setiap upaya tersebut dan bersikeras pada paket pendanaan tunggal yang komprehensif bagi seluruh departemen.
Pemimpin Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, memberikan peringatan keras bahwa pengerahan agen imigrasi yang tidak terlatih untuk tugas bandara berisiko mengulangi tragedi yang telah merenggut nyawa sebelumnya.
Di tengah ketegangan ini, sekutu Trump, Elon Musk, sempat memberikan intervensi yang tidak biasa dengan menawarkan untuk membayar gaji para pekerja TSA yang terdampak.
Editor: Redaktur TVRINews
