Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah mempertimbangkan matang-matang alasan Indonesia bergabung ke Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Langkah itu diyakininya sebagai salah satu upaya membantu mewujudkan kemerdekaan penuh Palestina. Bagaimana awal mula keterlibatan itu?
Ternyata, titik mula itu diawali dari pidato Presiden Prabowo dalam sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), di New York, Amerika Serikat, pada 29 September 2025. Dalam pidatonya, ia mengajak seluruh delegasi mengakui kemerdekaan Palestina.
Baginya, konflik bertahun-tahun yang menewaskan banyak orang itu disebutnya sebagai bencana kemanusiaan. Untuk mengakhirinya, ia mendorong ditempuhnya solusi dua negara, atau two state solutions. Isi pidato dan energinya memukau banyak delegasi, tak terkecuali Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Beberapa jam setelah itu, Trump mengundang Presiden Prabowo untuk menghadiri suatu pertemuan bersama tujuh pemimpin negara berpenduduk mayoritas Muslim lainnya, yakni Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Jordania, Turki, Pakistan, Qatar, dan Mesir, yang selanjutnya menamai diri mereka dengan sebutan ”Group of Eight”. Dalam pertemuan itu, Trump turut melayangkan pujiannya atas pidato Presiden Prabowo sebelumnya.
”Pidato yang hebat. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mengetukkan tangan di meja itu. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa,” ujar Trump sambil menoleh ke arah Prabowo dikutip dari keterangan pers Istana, pada 24 September 2025.
Jadi, kita lihat ini (poin) 19 dan 20 ada peluang (untuk kemerdekaan Palestina) walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya, kita berdelapan (pimpinan negara berpenduduk mayoritas Muslim) diskusi, kita dukung ini atau tidak? Akhirnya, dalam lobi-lobi kita bilang, kita dukung.
Trump mengumpulkan delapan negara berpenduduk mayoritas Muslim itu, termasuk Indonesia, guna mendukung 21 poin rencana yang disiapkannya untuk mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Gaza. Satu per satu isi poin itu dibacakan oleh utusan khusus AS, Steve Witkoff. Pada momen itu, Presiden mengaku, menyimak penyampaian sederet poin itu secara saksama.
Setelah mendengarkan seluruhnya, ketertarikan Presiden jatuh pada poin ke-19 dan poin ke-20. Pasalnya, kedua poin itu memberi jalan bagi Palestina untuk mandiri dan mampu menentukan masa depan mereka sendiri. Di sisi lain, ada juga poin yang menyebut AS akan memfasilitasi dialog antara Israel dan Palestina supaya kedua negara itu bisa hidup berdampingan secara damai.
Dalam pandangannya, poin-poin itu sejalan dengan prinsip Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Terlebih lagi, sebut Presiden, Indonesia memercayai, perdamaian jangka panjang juga hanya mampu dicapai melalui solusi dua negara.
”Jadi, kita lihat ini (poin) 19 dan 20 ada peluang (untuk kemerdekaan Palestina) walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya, kita berdelapan (pimpinan negara berpenduduk mayoritas Muslim) diskusi, kita dukung ini atau tidak? Akhirnya, dalam lobi-lobi kita bilang, kita dukung,” ujar Presiden saat berdiskusi dengan sejumlah pakar dan jurnalis senior di kediaman pribadinya, di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa-Rabu (17-18/3/2026).
Setelah itu, tutur Presiden, para pemimpin itu menunjuk Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani menjadi juru bicara mereka atas dukungan negara-negara itu atas sederet poin rencana tersebut. Akan tetapi, negara-negara itu nyatanya juga mempunyai keresahan yang sama. Seolah ada kekhawatiran ihwal kemungkinan sederet rencana itu benar-benar diwujudkan seiring keikutsertaan Israel.
”We like your plan. But, the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel,” kata Presiden mengenang kembali momen itu.
Singkat cerita, jelas Prabowo, gagasan mengenai pembentukan Dewan Perdamaian mengemuka tak berselang lama setelah pertemuan itu. Bahkan, keberadaan kelompok itu diadopsi dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Alhasil, ”Group of Eight” kembali berunding ihwal seberapa mendesak dan perlu untuk ikut serta bergabung.
Dari hasil perundingan, lanjut Presiden, negara-negara itu menilai, keterlibatan dalam Dewan Perdamaian akan memberi ruang yang lebih besar demi memengaruhi arah kebijakan agar berpihak pada kepentingan Palestina. Menurut dia, cara itu lebih realistis dan konkret guna memperjuangkan kemerdekaan Palestina daripada memilih untuk tidak bergabung dengan kelompok tersebut.
”Kalau kita di dalam, mungkin kita bisa pengaruhi dan membantu rakyat Palestina. Kalau di luar (Dewan Perdamaian), kita tidak bisa (memperjuangkan Palestina). Jadi, akhirnya kita putuskan, kita masuk,” jelas Prabowo.
Walaupun begitu, Presiden menegaskan, Indonesia siap cabut dari keanggotaan Dewan Perdamaian apabila keputusan-keputusan yang dihasilkan organisasi itu tak sejalan dengan kepentingan Indonesia dan Palestina. Bahkan, ia menyatakan, Indonesia bisa saja keluar dari organisasi itu tanpa berunding terlebih dahulu dengan anggota ”Group of Eight” lainnya.
”Selama kita di dalam BOP (Dewan Perdamaian) bisa bantu perjuangan rakyat Palestina, kita akan berusaha. Begitu kita ambil kesimpulan tidak ada harapan dan kontraproduktif, kita menilai kita habis waktu, habis energi, dan tidak menguntungkan kepentingan nasional bangsa Indonesia, kita keluar. Jadi, saya menjalankan perjuangan bangsa Indonesia dari dulu. Kita selalu membela kemerdekaan Palestina,” kata Presiden.
Selain itu, Presiden juga menyampaikan soal, menurut rencana, mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Ia menegaskan, keberadaan pasukan itu nanti bukan untuk melucuti senjata Hamas. Ia ingin agar para pasukan yang dikirimkan itu nanti mengawal terwujudnya perdamaian pada daerah konflik tersebut. Oleh karena itu, ia meminta pengiriman pasukan memenuhi sejumlah syarat utama.
Salah satu syarat paling utama ialah pengiriman pasukan itu harus disetujui tokoh-tokoh Palestina, termasuk Hamas. Tidak kalah pentingnya persetujuan juga harus diberikan semua negara berpenduduk mayoritas Muslim di Dewan Perdamaian.
”Dan, saya juga mengatakan, de facto, Hamas harus menerima kita. Itu saya sampaikan. Karena we want to be a peacekeeping force,” tegas Prabowo.
Presiden perlu menegaskan prinsip itu sebagai pilihan yang diberikan Dewan Perdamaian. Menurut dia, organisasi perdamaian itu harus memberikan kesempatan kepada setiap negara sesuai dengan batasan nasional (national caveats). Dengan begitu, keberatan-keberatan nasional boleh dihormati.
Ihwal keberatan nasional, Presiden memilih untuk menunjukkannya dengan tidak mengikuti agenda Dewan Perdamaian. Dalam konteks itu, pengiriman pasukan perdamaian menjadi bentuk kontribusi yang coba diberikannya. Pun, secara tegas, ia mengaku enggan berkonfrontasi dengan Hamas ataupun terlibat dalam pengambilan atau pelucutan senjata Hamas.
”Kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” kata Presiden.
Semula, Indonesia berencana mengirimkan sekitar 8.000 personel TNI ke Gaza, Palestina, dalam misi perdamaian tersebut. Pasukan itu disiapkan bergabung dengan prajurit-prajurit dari negara lain yang tergabung dalam International Stabilization Force (ISF).
Kendati TNI AD telah menyiapkannya, pengiriman pasukan menanti mandat resmi PBB terkait kondusivitas situasi akibat perang antara AS-Israel dan Iran. Pemerintah pun telah menangguhkan rencana pengiriman itu setelah berkomunikasi dengan banyak pihak.
”Itu komitmen kita. Setelah terjadi perang begini, kita konsultasi, tetapi de facto-nya adalah everything on hold. Ya, saya sudah umumkan,” ujar Presiden.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Virdika Rizky Utama menyampaikan, keterlibatan dalam Dewan Perdamaian tidak serta-merta memperbesar ruang kontribusi Indonesia untuk memengaruhi perdamaian. Ia menilai, forum semacam itu justru lebih sering dijadikan wadah simbolik daripada arena yang benar-benar menekan Israel.
Bahkan, lanjut Virdika, langkah yang diambil Presiden itu menunjukkan kemunduran diplomasi Indonesia. Pasalnya, Indonesia sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka sejak 1988. Untuk itu, ia menyebut, keputusan elite-elite politik nasional untuk bergabung dengan dewan tersebut malah melemahkan kredibilitas posisi Indonesia yang selama ini tegas mendukung Palestina.
”Indonesia seharusnya menegaskan sikapnya melalui jalur diplomasi yang lebih konkret, seperti di PBB, atau melalui kerja sama langsung dengan negara-negara yang konsisten mendukung Palestina. Dengan bergabung ke BOP, Indonesia justru berisiko mengaburkan posisi historisnya yang sudah jelas sejak 1988,” kata Virdika.
Di sisi lain, Virdika menyatakan, pernyataan Presiden yang siap keluar jika Dewan Perdamaian kontraproduktif sekadar retorika kosong. Menurut dia, keluar dari forum internasional bukan hal sederhana. Selalu ada konsekuensi diplomatik di baliknya. Lantas, pernyataan itu lebih terdengar sebagai omon-omon politik ketimbang komitmen nyata. Seolah Presiden sebatas ingin mencari panggung serta pengakuan sebagai pemimpin besar dengan ruang yang disediakan Trump dalam forum itu.
”Bergabung dengan BOP dengan alasan solusi dua negara hanya membuat Indonesia tampak retoris, tidak strategis, dan memperlihatkan bahwa Prabowo lebih sibuk mencari panggung daripada memperkuat diplomasi yang jelas dan tegas,” kata Virdika.
Sementara itu, Agung Nurwijoyo, dosen Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, menyampaikan, prinsip dorongan diplomasi berbasis solusi dua negara bisa dipahami. Tetapi, ia menekankan, Dewan Perdamaian sekaligus bersifat problematik sehingga banyak pihak yang mendesak Indonesia keluar dari kelompok itu.
”Kita perlu menyadari adanya ketimpangan struktur dalam BOP. Tidak semua aktor memiliki daya pengaruh yang sama sehingga ada risiko, Indonesia justru terserap dalam dinamika yang tidak adil. Bukan mengubahnya,” kata Agung.
Padahal, sebut Agung, publik Indonesia sekarang melihat Palestina bukan sekadar isu solidaritas, melainkan isu keadilan. Ekspektasi masyarakat lantas mengharapkan Indonesia tampil sebagai aktor konsisten dalam menekan pelanggaran hukum internasional, terutama oleh Israel.
Agung pun menyoroti alasan Presiden bergabung forum itu karena ingin menempuh pendekatan ”berjuang dari dalam”, atau struggle from within, bersama negara-negara besar guna mewujudkan kemerdekaan Palestina. Baginya, pendekatan itu menghadapi tantangan besar untuk bisa diterapkan secara efektif.
”Konsep itu harus terwujud dalam praktik. Indonesia tidak cukup hanya hadir, tetapi harus aktif membentuk agenda, mendorong narasi keadilan, dan berani mengambil posisi tegas terhadap pelanggaran. Tanpa itu, kehadiran kita berisiko menjadi legitimasi terhadap status quo,” kata Agung.
Hal lain yang ditekankan Agung ialah menyoal pernyataan Presiden yang siap keluar dari forum. Itu merupakan bentuk right to withdraw. Tetapi, opsi keluar tidak boleh sebatas bersifat politis atau reaktif semata. Sebagai kepala negara, Presiden mesti memiliki ukuran yang jelas dan terukur, serta bisa dievaluasi secara obyektif.
”Ini harus dilihat sebagai bagian dari strategi, bukan sekadar opsi cadangan. Artinya, sejak awal Indonesia perlu menetapkan indikator keberhasilan dan kegagalan secara jelas. Dengan begitu, keikutsertaan Indonesia di BOP tetap berada dalam koridor perjuangan keadilan, bukan sekadar partisipasi diplomatik tanpa arah,” kata Agung.
