Filsafat Perang: “Kebenaran” yang Berlumuran Darah

Suara sirene sering menjadi tanda bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Di beberapa kota di Timur Tengah hari-hari ini, suara itu telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Warga berlarian menuju tempat perlindungan, anak-anak digendong dalam kepanikan, sementara langit yang biasanya tenang berubah menjadi ruang tempat rudal saling mencari sasaran. Di tengah kepanikan itu, perang selalu datang sebagai keputusan politik—tetapi dirasakan sebagai tragedi manusia.

Dalam hitungan jam, bangunan kokoh dapat berubah menjadi puing, jalanan menjadi lengang, dan ketenangan menjadi barang langka. Ribuan warga sipil—di berbagai kota dan di kedua pihak—menjadi korban dari perang yang mereka sendiri tidak pernah pilih.

Ketika perang berlangsung, hampir tidak ada ruang untuk hidup dengan tenang. Tempat ibadah yang biasanya menghadirkan kedamaian berubah menjadi bangunan kosong atau bahkan sasaran kehancuran. Taman yang dahulu menjadi tempat anak-anak berlari dan tertawa mendadak sunyi. Senyum anak-anak direnggut oleh suara ledakan dan kecemasan orang-orang dewasa di sekeliling mereka.

Dalam suasana seperti itu, generasi yang seharusnya tumbuh dengan rasa aman justru dipupuk dengan ketidaknyamanan, ketakutan, bahkan benih dendam yang kelak dapat memperpanjang lingkaran kekerasan.

Bagi negara, perang sering disebut strategi. Bagi warga sipil, perang adalah kehilangan yang tidak pernah mereka pilih.

Perang selalu menjanjikan keamanan bagi negara yang melancarkannya. Namun bagi warga sipil, perang hampir selalu menghadirkan ketakutan, kehilangan, dan ketidakpastian tentang hari esok.

Perang terbesar dalam sejarah manusia sering tidak dimulai oleh orang jahat, tetapi oleh orang yang terlalu yakin bahwa dirinya benar.

Dari keyakinan semacam itu lahir perang-perang yang tidak hanya menghancurkan kota, tetapi juga menutup kemungkinan dialog.

Konflik yang melibatkan Amerika, Israel, dan Iran memperlihatkan bagaimana negara-negara modern membawa keyakinan moralnya masing-masing ke medan geopolitik, sering kali dalam jaringan kepentingan global yang jauh lebih luas. Israel berbicara atas nama keamanan historis bangsa Yahudi. Iran mengusung narasi perlawanan terhadap dominasi global.

Di tengah dua keyakinan yang sama-sama merasa sah itu, perang tidak lagi dipandang sebagai kegagalan politik, melainkan sebagai pembuktian kebenaran.

Jauh sebelum perdebatan tentang moralitas perang berkembang dalam filsafat modern, teoritikus militer Prusia Carl Von Clausewitz Carl telah mengingatkan bahwa perang pada dasarnya tidak pernah terpisah dari politik. Dalam karya klasiknya On War (1832), Calusewitz menyebut perang sebagai kelanjutan politik dengan cara lain. Dengan kata lain, perang bukan sekadar ledakan kekerasan yang muncul tiba-tiba, melainkan alat yang digunakan negara untuk mencapai tujuan politiknya.

Di sinilah filsafat perang menjadi penting: bukan untuk memilih siapa yang benar, tetapi untuk memahami bagaimana politik, keyakinan, dan rasa takut dapat berubah menjadi legitimasi kekerasan.

Pada akhir abad ke-20, ketika dunia masih dibayangi pengalaman dua perang dunia dan konflik Vietnam, filsuf politik Amerika, Michael Walzer, menulis Just and Unjust Wars (1977). Ia mencoba menjawab pertanyaan sederhana tetapi sulit: apakah perang masih mungkin dibatasi oleh moralitas?

Walzer berpendapat bahwa negara sering memulai perang dengan klaim mempertahankan diri. Namun bahkan dalam perang sekalipun, menurutnya, ada batas moral yang tidak boleh dilanggar—terutama perlindungan terhadap warga sipil.

Dengan kata lain, perang mungkin tidak selalu dapat dihindari, tetapi cara manusia berperang tetap merupakan pilihan moral.

Untuk memahami bagaimana legitimasi moral perang terbentuk, kita dapat melihat salah satu akar pemikiran yang membentuk negara Israel modern. Proyek Zionisme yang dipopulerkan oleh Theodor Herzl lahir pada akhir abad ke-19 ketika antisemitisme masih kuat di Eropa.

Dalam Der Judenstaat (1896), Herzl berargumen bahwa bangsa Yahudi membutuhkan negara sendiri agar tidak terus hidup dalam ketidakpastian dan ancaman penganiayaan.

Dalam kerangka itu, negara dipahami sebagai benteng terakhir bagi keselamatan historis sebuah bangsa. Logika ini menjadikan keamanan sebagai nilai politik tertinggi. Setiap ancaman—baik nyata maupun potensial—dapat dipahami sebagai bahaya eksistensial yang harus dicegah.

Namun di sinilah paradoksnya: ketika rasa takut historis menjadi dasar utama kebijakan politik, perang dapat dengan mudah dibenarkan sebagai tindakan pencegahan atas nama keselamatan.

Di sisi lain Timur Tengah, Iran modern melihat dunia melalui lensa yang berbeda: revolusi. Pemikiran intelektual Iran abad ke-20 banyak dipengaruhi oleh Ali Shariati.

Pada dekade 1960–1970-an, ketika Iran masih berada di bawah kekuasaan Shah yang didukung Barat, Shariati menafsirkan Islam sebagai kekuatan pembebasan sosial. Baginya, agama tidak hanya berbicara tentang spiritualitas, tetapi juga tentang perjuangan melawan ketidakadilan.

Gagasan tersebut memberi energi moral bagi revolusi Iran tahun 1979 dan membentuk cara negara itu memandang hubungan dengan kekuatan Barat serta Israel.

Namun filsafat revolusi juga memiliki paradoksnya sendiri. Ketika sebuah negara lahir dari revolusi, ia sering membutuhkan musuh eksternal untuk menjaga semangat revolusi tetap hidup.

Pemikiran teologis yang berkembang melalui Murtadha Muthahhari memberi dasar moral bagi negara yang menggabungkan agama dan politik dalam satu proyek ideologis.

Ketika keamanan berubah menjadi ketakutan permanen, dan revolusi berubah menjadi identitas abadi, perang tidak lagi menjadi kemungkinan—melainkan hampir menjadi takdir politik.

Pada titik inilah konflik antara Israel dan Iran memperlihatkan dimensi filosofisnya. Israel membawa narasi keamanan historis yang lahir dari trauma masa lalu, sementara Iran membawa narasi revolusi yang memposisikan dirinya sebagai penantang dominasi global.

Kedua narasi itu berbeda, tetapi memiliki kesamaan yang penting: keduanya menyediakan alasan moral yang kuat untuk mempertahankan dan mewariskan konflik.

Namun dalam kenyataan perang, narasi moral itu tidak selalu menghasilkan dampak yang simetris; kekuatan politik dan militer sering menentukan siapa yang lebih banyak menanggung kehancuran.

Di tengah berbagai narasi moral tersebut, filsuf Yahudi Martin Buber pernah mengingatkan sesuatu yang sederhana tetapi mendasar.

Dalam I and Thou (1923), Buber menulis bahwa hubungan manusia yang sejati hanya mungkin ketika kita melihat pihak lain sebagai sesama manusia.

Dalam perang, hubungan itu hampir selalu berubah: lawan tidak lagi dipandang sebagai manusia, melainkan sebagai ancaman yang harus disingkirkan.

Ketika politik negara mulai melihat pihak lain hanya sebagai objek permusuhan, perang menjadi lebih mudah dimulai dan jauh lebih sulit dihentikan.

Pada akhirnya, filsafat perang mengingatkan satu ironi yang terus berulang dalam sejarah manusia: perang besar jarang dimulai oleh mereka yang merasa jahat, tetapi oleh mereka yang terlalu yakin bahwa kebenaran berada di pihaknya.

Kota-kota hancur. Tempat ibadah kehilangan ketenangannya. Anak-anak tumbuh dalam bayang-bayang ketakutan yang bukan mereka pilih.

Sejarah menunjukkan bahwa perang tidak pernah kekurangan alasan moral; yang sering hilang justru keberanian politik untuk menghentikannya. Selama negara terus mempersenjatai keyakinan moralnya sendiri, perang akan selalu menemukan alasan untuk dimulai—dan selalu kesulitan menemukan alasan untuk dihentikan.

Dan ketika “kebenaran” berubah menjadi legitimasi kekerasan, sejarah hampir selalu berakhir sama: darah yang tertinggal di balik keyakinan manusia tentang dirinya sendiri.