JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta kini tinggal menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Setelah ada arahan Bapak Presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar, sabar saja," ujar Tito saat ditemui di Istana, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Baca juga: Soal WFH 1 Hari, Anggota DPR Wanti-wanti Dampaknya pada Ojol dan UMKM
Tito menjelaskan, para menteri terkait sudah melakukan rapat pematangan mengenai kebijakan tersebut pada Selasa (24/3/2026) kemarin.
Tito sendiri mengaku tidak masalah jika ASN di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah (pemda) WFH satu hari dalam sepekan. Ia menyebut, pemerintah telah memiliki pengalaman menerapkan sistem kerja serupa saat pandemi Covid-19.
Baca juga: WFH hingga Efisiensi BBM Pertahanan, Strategi Pemerintah Hadapi Tekanan Energi Global
"Kemendagri itu 25 persen WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman," katanya.
Dia pun akan memberikan penjelasan kepada kepala daerah terkait kebijakan WFH tersebut.
"Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergency, rumah sakit, kebersihan, harus tetap jalan," sambung Tito.
Meski demikian, Tito enggan membocorkan lebih jauh perihal kebijakan WFH 1 hari ini, termasuk hari apa yang akan dipilih.
Istana tegaskan WFH cuma untuk sektor tertentuPemerintah memastikan rencana penerapan skema WFH satu hari dalam sepekan tidak akan berlaku untuk semua sektor bidang kerja.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan ini berlaku untuk bidang tertentu yang memungkinkan kerja jarak jauh.
Baca juga: Pakar UGM Sarankan Uji Coba Terbatas Sebelum WFH 1 Hari Sepekan Berlaku
“Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” kata Prasetyo, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Sabtu (21/6/2026).
Dia mengatakan bahwa kebijakan terkait WFH satu hari dalam sepekan masih dirumuskan.
“Sedang kita godok untuk kita finalkan dan sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Rencana WFH Imbas Minyak Dunia Naik, Istana Pastikan Pasokan BBM Aman
Menurut Prasetyo, rencana tersebut merupakan arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna sebagai upaya mendorong efisiensi di lingkungan kerja, termasuk di sektor pemerintahan.
“Sebagaimana disampaikan Bapak Presiden pada saat sidang kabinet paripurna bahwa kita sedang merumuskan beberapa kebijakan dalam rangka kita mulai menyadari bahwa kita semua harus bersama-sama mengefisienkan diri kita dalam hal bekerja,” ujar Prasetyo.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
