Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan wacana work from home (WFH) satu hari dalam sepekan untuk aparatur sipil negara (ASN) maupun pekerja swasta tinggal menunggu arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
Para menteri terkait, kata Tito, juga sudah melakukan rapat pematangan terkait kebijakan WFH satu hari sepekan tersebut.
"Setelah ada arahan Bapak Presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar saja," ucap Tito kepada wartawan, Rabu, 25 Maret 2026.
Tito menuturkan, dirinya tak masalah dengan kebijakan WFH satu hari sepekan itu. Dia menyebut pemerintah sebelumnya juga pernah menerapkan sistem kerja seperti itu saat pandemi Covid-19.
"Nggak masalah kalau saya. Saya yakin nggak akan masalah. Karena ini bukan pengalaman pertama ini," tutur dia.
"Ini pada waktu jaman Covid-19 itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman," sambung Tito.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, guna mengefisiensikan anggaran, pemerintah bakal menerapkan kebijakan work from home (WFH) yang akan diberlakukan satu hari dalam seminggu.
Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Airlangga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran itu dilakukan sebagai imbas dari konflik Timur Tengah yang saat ini masih bergejolak.
"Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja. Dimana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home, satu hari dalam 5 hari kerja," kata Airlangga, Kamis, 19 Maret 2026.
Mengenai teknisnya, Airlangga mengatakan bahwa hal itu akan dikaji lebih lanjut. Selain bagi ASN, Airlangga berharap perusahaan swasta juga akan menerapkan kebijakan tersebut.
"Teknisnya akan disiapkan. Diharapkan tidak hanya ASN, tetapi (perusahaan) swasta dan juga pemda-pemda (menerapkannya)," ujar Airlangga.
Apabila konsep penerapannya sudah matang, Airlangga berjanji akan segera menginformasikan hal tersebut kepada publik.
