Bisnis.com, CIREBON- Rencana pembangunan fasilitas energi oleh Pertamina di wilayah barat Kabupaten Cirebon berpotensi bersinggungan dengan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Pemerintah Kabupaten Cirebon menyatakan masih melakukan kajian mendalam sebelum proyek tersebut dapat dijalankan.
Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan, pemerintah daerah pada prinsipnya menyambut baik rencana investasi sektor energi tersebut. Namun, proyek itu harus dipastikan tidak melanggar regulasi tata ruang, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian.
“Pada prinsipnya kami menyambut baik rencana pembangunan ini, tetapi tentu harus melalui kajian terlebih dahulu dan dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” ujar Agus, dikutip Rabu (25/3/2026).
Menurutnya, rencana pembangunan fasilitas energi tersebut berada di wilayah barat Kabupaten Cirebon, tepatnya di tiga kecamatan, yakni Susukan, Kaliwedi, dan Arjawinangun. Ketiga wilayah tersebut diketahui masih memiliki hamparan lahan pertanian yang sebagian masuk dalam kawasan LP2B.
Agus menjelaskan, sebelum proyek berjalan, pemerintah daerah akan menurunkan tim untuk melakukan survei langsung ke lapangan. Tim tersebut akan mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari kesesuaian tata ruang hingga potensi dampak terhadap lahan pertanian produktif.
Langkah tersebut dinilai penting karena LP2B merupakan kawasan yang secara hukum dilindungi untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah daerah menegaskan bahwa lahan yang telah ditetapkan sebagai LP2B tidak dapat dengan mudah dialihkan fungsinya untuk kepentingan pembangunan.
Baca Juga
- Pertamina Tegaskan Tak Ada Pembatasan Pembelian BBM Pertalite
- Pertamina Beroperasi 24 Jam Atasi Antrian di Pontianak
- Pertamina Balikpapan Salurkan Zakat Lebih dari Rp1 Miliar
“Kami akan menurunkan tim untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan. Salah satu yang akan dikaji adalah status lahannya, apakah masuk kawasan LP2B atau tidak,” katanya.
Pemerintah daerah juga akan mengkaji secara terperinci kemungkinan perubahan fungsi lahan apabila sebagian area yang direncanakan untuk proyek energi tersebut berada di dalam kawasan LP2B. Kajian itu diperlukan untuk memastikan setiap keputusan tetap sejalan dengan ketentuan perlindungan lahan pangan yang berlaku.
Sementara itu, General Manager Pertamina Wajiru Lutfi mengatakan, belum lama ini, pihaknya melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Cirebon sebelum rencana pengembangan fasilitas energi dilakukan.
Ia menjelaskan, dalam tahap awal ini, perusahaan ingin menyampaikan rencana pengembangan beberapa fasilitas energi di wilayah Cirebon dan Indramayu. Pertemuan dengan pemerintah daerah juga dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kami bersilaturahmi dengan pemerintah daerah sekaligus menjabarkan rencana pembangunan beberapa fasilitas perusahaan di wilayah ini,” kata Wajiru.
Menurutnya, pada tahap awal ini, Pertamina bersama pemerintah daerah akan membentuk tim yang bertugas melakukan asesmen awal terhadap rencana pembangunan tersebut. Tim tersebut nantinya akan mengevaluasi berbagai aspek teknis maupun administratif sebelum proyek dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah rencana penggunaan lahan yang sebagian berada di kawasan LP2B. Oleh karena itu, Pertamina menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta mengikuti arahan yang diberikan terkait pemanfaatan lahan.
“Kami akan terus berkoordinasi dan meminta arahan dari pemerintah daerah karena sebagian lahan yang direncanakan memang masuk dalam kawasan LP2B,” ujarnya.
Dalam rencana awal yang dipaparkan, proyek tersebut mencakup pengembangan satu titik pengeboran sumur baru serta pembangunan jaringan pipa penyaluran di beberapa kecamatan di wilayah barat Kabupaten Cirebon.
Meski demikian, hingga saat ini, belum ada keputusan final mengenai lokasi maupun waktu pelaksanaan proyek. Pemerintah daerah menegaskan seluruh tahapan masih berada pada fase koordinasi awal dan kajian teknis.
