jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) terus bertindak tegas kepada pemilik dapur penyedia menu Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
Hingga Rabu (25/3/2026), BGN telah memberlakukan penghentian sementara atau suspensi atas operasional 1.528 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: MBG Jadi Sasaran Hoaks Lagi, BGN Sampaikan Klarifikasi
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengungkapkan angka itu merupakan data yang diakumulasikan sejak Januari 2025 hingga Maret 2026.
Menurut dia, jumlah tersebut menunjukkan tren penurunan dibandingkan dua minggu sebelumnya.
BACA JUGA: BGN Gandeng Kejagung Perketat Pengawasan Anggaran Makan Bergizi hingga ke Desa
"Terjadi penurunan dibandingkan dua minggu lalu karena sudah pada mendaftar SLHS (Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi, red),” ujar Nanik melalui siaran pers BGN, Kamis (26/3/2026).
Pimpinan BGN yang membidangi investigasi dan komunikasi publik itu memerinci dua minggu sebelumnya jumlah SPPG yang dikenai suspensi lebih banyak, terutama di Pulau Jawa yang melampaui 1.500 unit.
BACA JUGA: Tanggapi Isu Pembelajaran Daring Siswa dan Program MBG, Ketum Logis 08: Penjelasan Waka BGN Sony Sanjaya Jadi Rujukan
Selain itu, jumlah SPPG di wilayah Indonesia Timur yang dikenai suspensi mencapai 779 unit, sedangkan di wilayah Indonesia Barat sebanyak 492 unit.
Nanik menegaskan suspensi diberlakukan terhadap SPPG, terutama yang belum mendaftar SLHS. Namun, setelah BGN melakukan penindakan itu, kini sebagian besar SPPG telah memenuhi kewajiban tersebut.
"Setelah kami melakukan suspensi (terhadap SPPG, red), kalau masalahnya karena belum mendaftar SLHS, sekarang sudah banyak yang mendaftar,” kata Nanik.
Data BGN menunjukkan terdapat dua kategori penyebab penghentian operasional SPPG, yakni karena kejadian menonjol (KM) dan non-kejadian menonjol.
Untuk penutupan karena kejadian menonjol (KM), seperti terjadi gangguan pencernaan pada penerima manfaat, terdapat 72 SPPG yang dikenai suspensi. Perinciannya ialah 17 SPPG di Wilayah I, lalu 27 SPPG di Wilayah II, dan 28 SPPG di Wilayah III.
Adapun untuk penutupan karena non-KM, seperti pembangunan dapur tidak sesuai juknis, terdapat 692 SPPG. Perinciannya ialah di Wilayah I sebanyak 198 SPPG, Wilayah II (464 SPPG), dan Wilayah II (30 SPPG).
Di luar itu, ada pula 764 SPPG yang masih dalam status penghentian operasional. Perinciannya ialah 215 SPPG di Wilayah I, 491 SPPG di Wilayah II, dan 58 SPPG di Wilayah III.
Nanik menegaskan bahwa kebijakan suspensi bertujuan memastikan standar layanan gizi, aspek higiene, dan sanitasi tetap terjaga.
BGN pun mengharapkan meningkatnya level kepatuhan terhadap SLHS akan membuat operasional SPPG bisa segera kembali normal secara bertahap.
"Langkah ini juga menjadi bagian dari pengawasan nasional untuk menjamin kualitas pelayanan gizi kepada masyarakat tetap aman dan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah," ujarnya. (jpnn.com)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kurir Perempuan Dibegal-Diperkosa, Polisi Tangkap Pelaku
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
