Kondisi harga energi yang terus melonjak di tengah ditutupnya Selat Hormuz memaksa negara-negara membuat kebijakan untuk menekan konsumsi bahan bakar. Mulai dari kebijakan WFH hingga dan membatasi penggunaan AC.
- Penutupan nyaris seluruh Selat Hormuz memicu krisis energi global
- Negara-negara di seluruh dunia kesulitan menghadapi lonjakan harga energi dan minyak
- Beragam cara ditempuh untuk menekan permintaan: mulai dari pembatasan bahan bakar, bekerja dari rumah, hingga menghindari perjalanan udara
Ketika 20% pasokan minyak dunia tak dapat melintasi Selat Hormuz, harga minyak mentah pun menjulang hingga US$100 (sekitar Rp1.68 juta) per barel. Sementara itu cadangan darurat minyak sebanyak 400 juta barel juga telah digelontorkan ke pasar. Dalam situasi ini, negara-negara di seluruh dunia bersiasat mencari cara menekan konsumsi energi.
Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA)menyebut kondisi ini sebagai, "gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global" dan mengusulkan sejumlah langkah untuk mengurangi konsumsi. Namun, perbedaan infrastruktur energi, transportasi, dan tantangan energi tiap negara serta tantangan yang berbeda, menyebabkan respons yang beragam. Ada yang sudah bergerak, ada yang masih menunggu perkembangan situasi.
Menurut IEA, sektor transportasi darat menyumbang sekitar 45% dari permintaan minyak global. Tak mengherankan jika banyak negara menjadikannya sebagai titik awal untuk melakukan penghematan.
Pembatasan bahan bakar jadi pilihan populerDi Sri Lanka, pemilik kendaraan pribadi hanya bisa memperoleh 15 liter bensin per pekan lewat sistem berbasis kode QR. Di Kamboja, sepertiga pom bensin telah ditutup. Myanmar memilih menerapkan sistem pembatasan "ganjil-genap" berdasarkan nomor registrasi kendaraan. Artinya, pelat nomor ganjil hanya bisa membeli bahan bakar pada hari tertentu, sedangkan pelat genap pada hari berikutnya.
Sementara di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa akan ada sejumlah upaya efisiensi yang bisa dilakukan. Kompas melaporkan bahwa selain pemotongan gaji anggota parlemen dan kabinet, ada pula pemotongan penggunaan bahan bakar hingga 50% dari total penggunaan pemerintah. Pemerintah Indonesia juga membuka peluang untuk menerapkan kebiijakan satu hari work from home (WFH).
Di Selandia Baru, pemerintah tengah mempertimbangkan kembali kebijakan "hari tanpa mobil", yakni ada satu hari dalam sepekan di mana pengendara dilarang menggunakan kendaraan pribadi.
Di Eropa, Slovenia menjadi negara anggota Uni Eropa pertama yang menerapkan pembatasan bahan bakar awal pekan ini. Pemilik mobil pribadi hanya boleh mengisi bbm hingga 50 liter per minggu, sementara pelaku usaha dan petani dikenai batas 200 liter.
Uni Eropa dan Jerman lamban dalam merespons krisisInternational Road Transport Union (IRU) mendesak Uni Eropa untuk segera bertindak.
"Jika pasokan disel terganggu, dampaknya akan langsung terasa di seluruh jaringan logistik Uni Eropa. Hal itu akan memperlambat rantai pasok dan mempengaruhi distribusi barang ke pelaku usaha, toko, dan rumah tangga," kata Umberto de Pretto, Sekretaris Jenderal IRU.
"Koordinasi di tingkat Uni Eropa sangat penting untuk menstabilkan pasar bahan bakar, menghindari respons nasional yang terfragmentasi, dan memastikan rantai logistik tetap berjalan," lanjut Umberto.
Karena Uni Eropa belum mencapai kesepakatan bersama, masing-masing negara perlu mengambil keputusan sendiri.
Dua pekan belakangan, harga bensin dan solar telah naik sebanyak 18% menjadi €2 (sekitar Rp39 ribu) per liter. Ini membuat Jerman mulai merasakan tekanan. Sebuah rancangan undang-undang pun diajukan agar stasiun pengisian bahan bakar hanya bisa menaikkan harga sekali dalam sehari.
Katherina Reiche, Menteri Ekonomi Jerman, mengatakan bahwa wacana pembatasan harga bahan bakar, pemberian diskon, hingga 'pajak durian runtuh' (windfall tax) tengah dipertimbangkan. Namun, setiap opsi harus melalui pertimbangan dengan cermat dari sisi biaya dan manfaat.
Meski sedang dilanda krisis, Berlin menegaskan tidak akan menggunakan gas dari Rusia, yang sebelumnya menjadi andalan sebelum invasi ke Ukraina.
Kerja dari rumah untuk menghemat bensinSelain pembatasan bahan bakar, kebijakan bekerja dari rumah juga menjadi strategi yang banyak ditempuh oleh negara-negara. Pemerintah Pakistan memberlakukan empat hari kerja bagi pegawai negeri. Republik Dominika juga mendorong pelaku usaha untuk mengurangi waktu karyawan bekerja dari kantor.
Di Afrika, Mesir berupaya menekan konsumsi energi dengan membuat kebijakan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan dan restoran hingga pukul 21.00. Sementara seluruh gedung pemerintah tutup pada pukul 18.00.
Kenya merespons dengan melarang ekspor serta memperketat pembatasan bahan bakar. Zambia bahkan berencana menerapkan denda bagi siapa pun yang menimbun bensin. Afrika, seperti halnya Asia, sangat bergantung pada pasokan minyak dari Timur Tengah.
"Situasinya kini seperti 'setiap orang berjuang sendiri &rsquo," kata Anibor Kragha, Sekretaris Eksekutif African Refiners and Distributors Association, kepada Financial Times.
"Bahkan negara pengekspor kini lebih dulu memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan domestik. Ini bukan hanya soal kapasitas kilang, tetapi juga penyimpanan, distribusi, infrastruktur pipa, hingga pelabuhan. Jika dilihat secara keseluruhan, terlihat betapa rentannya Afrika," lanjut Anibor.
Sementara di Bangladesh dan Thailand yang menetapkan batas suhu maksimum di gedung-gedung pemerintah masing-masing 25 dan 26 derajat Celsius guna menghemat penggunaan AC.
Di Indonesia, Fabby Tumiwa, Chief Executive Officer Institute for Essential Services Reform, menyebut bahwa rencana bekerja dari rumah sekali dalam sepekan yang ditetapkan pemerintah perlu dilengkapi dengan strategi lain guna menghemat total konsumsi BBM nasional.
"Konsumsi energi Indonesia juga berasal dari kegiatan logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, dan aktivitas ekonomi non-perkantoran seperti industri. Karena itu, WFH harus menjadi bagian dari paket kebijakan yang lebih besar, bukan satu-satunya jawaban," kata Fabby dalam keterangan pers yang dirilis 25 Maret 2026.
Setop naik pesawat, mulai gunakan transportasi publikBadan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) juga mendorong masyarakat untuk menghindari perjalanan udara. Maskapai asal Amerika Serikat, United Airlines, bahkan telah memperingatkan kemungkinan kenaikan harga tiket hingga 20%.
Rekomendasi lain adalah memaksimalkan penggunaan transportasi publik. Namun, hal ini lebih mudah diterapkan di sebagian negara dibandingkan yang lain. Insentif seperti kebijakan tiket transportasi murah €9 (sekitar Rp176ribu) yang pernah diberlakukan di Jerman pada 2025 mungkin perlu diadopsi di berbagai tempat.
Penggunaan gas petroleum cair (LPG) juga menjadi sorotan. IEA menyarankan agar LPG dialihkan dari sektor transportasi ke kebutuhan domestik yang lebih mendesak, terutama untuk memasak.
Hal ini sangat penting bagi India, importir LPG terbesar kedua sekaligus pengguna terbesar ketiga di dunia. Impor LPG ke negara tersebut telah menyusut setengahnya pada Maret, membuat restoran, hotel, dan kafe kesulitan beroperasi.
Sejumlah pelaku usaha terpaksa mengurangi jam buka atau membatasi jumlah sajian. Sementara itu, pejabat pemerintah menyatakan pasokan akan diprioritaskan bagi sekitar 300 juta rumah tangga yang bergantung pada LPG untuk memasak.
Artikel ini diadaptasi dari bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Joan Rumengan
Editor: Tezar Aditya Rahman
width="1" height="1" />
(ita/ita)
