Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Pendidikan tidak berencana untuk melakukan pembelajaran secara daring bagi siswa-siswi di satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Hal tersebut mencuat berkenaan dengan kebijakan efisiensi yang digaungkan pemerintah, menyusul wacana penerapan sistem work from home (WFH) sehari dalam sepekan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah krisis geopolitik global pascakonflik bersenjata di Jazirah Arab.
Eri menyatakan rencana tersebut masih dalam tahap kajian mendalam oleh jajarannya. Pemkot Surabaya juga memilih untuk menunggu serta mengamati (wait and see) instruksi resmi yang akan diterbitkan oleh pemerintah pusat sebelum nantinya mengambil keputusan akhir.
"Kita masih pelajari ya, tapi karena memang kita sambil melihat aturannya [sistem pembelajaran dari pemerintah pusat] belum keluar juga," ungkap Eri di Surabaya, Kamis (26/3/2026).
Lebih lanjut, Eri menyoroti berbagai dampak negatif dari kebijakan pembelajaran secara daring yang tetap direalisasikan nantinya. Menurutnya, hal tersebut dapat menghambat perkembangan masing-masing pelajar yang tergolong masih dalam proses tumbuh kembang.
Ia membeberkan bahwa peningkatan penggunaan gawai (gadget) dalam jangka waktu panjang berisiko signifikan terhadap siswa-siswi. Selain itu, interaksi sosial antarsiswa di sekolah juga akan berkurang drastis bila pembelajaran secara daring terpaksa dilakukan.
Baca Juga
- Ekonom: Sektor Transportasi dan Perkantoran Paling Terdampak Kebijakan WFH Sehari
- DPRD Jatim Harap Kebijakan WFH Hari Rabu, Tak Ganggu Pelayanan Publik
- Ada Wacana WFH, Driver Ojol Ketar-Ketir Pendapatan Anjlok 30%
"Penggunaan gadget ini juga akan membahayakan kalau anak-anak tidak dibatasi, apalagi kita sudah membatasi penggunaan gawai di sekolah," tegas Eri.
Oleh sebab itu, politikus PDI Perjuangan ini pun berharap segenap orang tua maupun wali dari masing-masing murid di Kota Pahlawan dapat secara aktif melakukan pengawasan agar siswa-siswi tidak terjerumus dalam aktivitas digital yang berlebihan.
"Maka, saya berharap kalau misalnya [kebijakan pembelajaran daring] ini berjalan, orang tua juga menguatkan pengawasan terhadap anaknya agar mereka tidak lepas kontrol," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memastikan tetap memberlakukan belajar tatap muka untuk mencegah learning loss atau penurunan pengetahuan siswa dalam pembelajaran.
Menko PMK Pratikno menyampaikan ulang pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pada Jumat (13/3/2026) bahwa situasi global dinilai menjadi momentum untuk mendorong percepatan agenda transformasi nasional.
Kondisi geopolitik saat ini dianggap sebagai peluang untuk mempercepat penerapan swasembada pangan dan energi. Tidak terkecuali, bidang pendidikan juga penting dilakukan guna menjamin kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
"Khusus di bidang pendidikan, sesuai hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag, Menko PMK menyampaikan tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa," katanya, dikutip dari laman resmi Kemenko PMK pada Rabu (25/3/2026).
Oleh karena itu, kata dia, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa. Dia memahami bahwa sebelumnya sempat dicanangkan wacana metode hybrid yang mengombinasikan luring dan daring untuk sistem pembelajaran siswa.
