Koba, Babel, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait pembangunan Sekolah Rakyat di daerah tersebut.
Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman di Koba, Jumat, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima persetujuan prinsip dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan pembangunan program tersebut.
“Kita di daerah sudah siap, bahkan sudah mulai menyiapkan lahan dan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),” kata Algafry.
Ia menjelaskan, kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat.
Menurut Algafry, salah satu syarat utama pembangunan Sekolah Rakyat adalah ketersediaan lahan serta dokumen AMDAL yang kini tengah dalam tahap penyusunan oleh pemerintah daerah.
Ia mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan sebelumnya, pembangunan Sekolah Rakyat direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
Baca juga: Kemensos mulai simulasi kebijakan WFH kecuali Sekolah Rakyat
“Kalau merujuk dari rencana awal, pembangunan dimulai tahun ini. Namun kita masih menunggu kepastian dan arahan resmi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tetap berkomitmen menindaklanjuti setiap tahapan yang menjadi kewenangan daerah.
Berbagai persiapan teknis terus dilakukan, termasuk memastikan kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi pendukung lainnya.
Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna mempercepat proses yang menjadi bagian dari tanggung jawab daerah.
Algafry menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
Program tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bangka Tengah secara berkelanjutan.
Baca juga: Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Aceh 1 Capai 15%, Dukung Asta Cita Peningkatan SDM
Baca juga: Pemerintah targetkan 101 Sekolah Rakyat tahap dua rampung Juni 2026
Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman di Koba, Jumat, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima persetujuan prinsip dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan pembangunan program tersebut.
“Kita di daerah sudah siap, bahkan sudah mulai menyiapkan lahan dan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),” kata Algafry.
Ia menjelaskan, kesiapan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat.
Menurut Algafry, salah satu syarat utama pembangunan Sekolah Rakyat adalah ketersediaan lahan serta dokumen AMDAL yang kini tengah dalam tahap penyusunan oleh pemerintah daerah.
Ia mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan sebelumnya, pembangunan Sekolah Rakyat direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
Baca juga: Kemensos mulai simulasi kebijakan WFH kecuali Sekolah Rakyat
“Kalau merujuk dari rencana awal, pembangunan dimulai tahun ini. Namun kita masih menunggu kepastian dan arahan resmi dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah tetap berkomitmen menindaklanjuti setiap tahapan yang menjadi kewenangan daerah.
Berbagai persiapan teknis terus dilakukan, termasuk memastikan kesiapan lahan dan kelengkapan administrasi pendukung lainnya.
Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna mempercepat proses yang menjadi bagian dari tanggung jawab daerah.
Algafry menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
Program tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bangka Tengah secara berkelanjutan.
Baca juga: Progres Pembangunan Sekolah Rakyat Aceh 1 Capai 15%, Dukung Asta Cita Peningkatan SDM
Baca juga: Pemerintah targetkan 101 Sekolah Rakyat tahap dua rampung Juni 2026
