Pemerintah resmi menyerahkan 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menyebut pembangunan huntap di wilayah tersebut menjadi salah satu yang tercepat dalam penanganan bencana di Sumatera.
Hal tersebut disampaikan pada acara Penyerahan Kunci Tahap Satu 120 Unit Hunian Tetap untuk Rakyat Korban Bencana di Kabupaten Tapsel, Sumut, hari ini, Jumat (27/3).
"Nah, ini termasuk gotong royong tercepat, tercepat saya sampaikan ini. Paling cepat," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2026).
Tito menjelaskan, percepatan pembangunan huntap ditentukan oleh tiga tahapan utama, yakni kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun data korban berbasis nama dan alamat (by name by address), verifikasi lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta tahap pembangunan yang melibatkan berbagai pihak seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), hingga pihak non pemerintah seperti Yayasan Buddha Tzu Chi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi langkah Bupati Tapsel Gus Irawan yang dinilai sigap menyampaikan data kerusakan secara lengkap, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat. Kelengkapan data ini turut mempercepat pencairan dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta untuk tiga bulan selama masa pengungsian.
"Itu juga karena data dari Pak Bupati (Tapsel yang diserahkan dengan cepat)," ungkapnya.
Selain DTH, warga terdampak juga menerima berbagai bantuan lainnya, seperti bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, hingga dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp 5 juta.
Lebih lanjut, Tito menekankan bahwa keberhasilan penanganan di Tapsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang terdampak. Pemerintah pun mendorong kepala daerah di wilayah terdampak lainnya untuk meniru kecepatan serta kelengkapan pendataan berbasis nama dan alamat seperti yang dilakukan di Tapsel.
Hal tersebut menjadi krusial mengingat bencana berdampak luas, mencakup 52 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
"Makin cepat kami terima, makin cepat BPS untuk melakukan verifikasi lapangan, makin cepat, maka BNPB bisa bergerak, Bang Ara, Menteri PKP segera akan bergerak juga," tutup Tito.
Sebagai informasi, dalam pembangunan huntap, pemerintah menyediakan tiga skema sesuai kondisi masyarakat, yakni huntap in situ yang dikerjakan oleh BNPB, huntap komunal yang dibangun oleh Kementerian PKP, serta relokasi mandiri.
(akn/ega)
