Jakarta: Ruang dialog antara pemerintah dan publik terus menjadi perhatian dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sejumlah pandangan menilai keterbukaan terhadap kritik menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga keseimbangan tersebut.
"Ada area abu-abu yang harus dijaga, dalam definisi kritik vs kebencian," kata Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, dalam keterangan pers, Sabtu, 28 Maret 2026.
Baca Juga :
Pertemuan Prabowo-Anwar Buka Ruang Konstruktif Hadapi KonflikNamun demikian ia mengingatkan kritik yang berkembang di ruang publik perlu tetap ditempatkan secara proporsional, terutama jika mengandung unsur kebencian. Hal ini dinilai penting agar kualitas demokrasi tetap terjaga tanpa menghambat kebebasan berekspresi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto menyapa warga yang tinggal di bantaran kereta di Kawasan Senen, Jakpus. Foto: Setpres/Cahyo.
Ayip juga melihat sejumlah indikator yang menunjukkan praktik demokrasi masih berjalan. Di antaranya adalah adanya pengakuan terhadap kritik publik, komitmen penegakan hukum, serta tidak adanya pembatasan secara sistemik terhadap kelompok oposisi maupun organisasi masyarakat sipil.
"Jadi kesimpulan saya, pemerintahan Prabowo Subianto saat ini masih demokratis, dengan kecenderungan ingin menunjukkan ketegasan negara, tetapi tetap perlu pengawasan publik agar tidak bergeser ke arah yang lebih restriktif," jelasnya.
Terkait komitmen pemerintah dalam menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Ayip memandang hal tersebut sebagai sinyal positif dalam upaya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
Ia menekankan pentingnya peran publik dalam mengawal proses tersebut agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.
"Saya cenderung melihat ini sebagai satu arah yang benar, tetapi tetap perlu dikawal agar tidak berhenti di level retorika," ujarnya.
