Sekretariat Jenderal DPR RI mulai menerapkan sejumlah langkah efisiensi untuk menghemat energi imbas konflik Timur Tengah. Salah satunya dengan membatasi operasional lift hingga 70 persen.
"Lift dan eskalator yang digunakan di lingkungan DPR akan dinyalakan mulai pukul 07.00 - 18.00 waktu setempat," tulis surat Sekretariat Jenderal DPR RI yang diterima kumparan, Minggu (29/3).
"Setelah pukul 18.00, akan dilakukan efisiensi penggunaan atau operasional lift hingga 70%," lanjutnya.
Selain itu, DPR juga akan menghapus jamuan snack untuk rapat internal Eselon I.
"Rapat yang bersifat internal di masing-masing Eselon I hanya menyediakan jamuan rapat berupa makan besar. Rapat yang dilaksanakan secara daring (online), tidak dapat diberikan jamuan rapat,” ungkap surat tersebut.
DPR juga mengatur kendaraan operasional pejabat, termasuk penghematan BBM untuk Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator.
Kendaraan operasional pegawai juga akan disesuaikan dengan jadwal ditetapkannya WFH (work from home).
"Pegawai diimbau agar mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum," katanya.
DPR juga mengatur operasional gedung dan penggunaan sejumlah fasilitas lainnya untuk menghemat energi, seperti penggunaan AC, telepon, hingga air.
"Penggunaan listrik di lingkungan kantor dengan mematikan aliran listrik apabila sudah selesai digunakan maksimal sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat. Operasional pendingin ruangan (air conditioner) mulai pukul 07.00 - 18.00," tulis surat itu.
"Jam operasional sarana olahraga yang berdampak pada penggunaan listrik maksimal sampai dengan pukul 18.00 waktu setempat," tambahnya.
Sebelumnya, salah satu opsi yang dikaji oleh Sekretariat Jenderal DPR ialah penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap Jumat untuk menekan konsumsi energi.
“Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar,” kata Sekjen DPR, Indra Iskandar, kepada wartawan, Jumat (27/3).
Indra menyebut DPR akan mengambil sejumlah langkah untuk hemat energi. Indra mengatakan kebijakan efisiensi mencakup penghematan BBM untuk pejabat eselon I hingga III, pengaturan listrik gedung, serta pengetatan perjalanan dinas.
“Langkah ini merupakan bagian dari kesadaran bersama untuk mengelola anggaran negara secara lebih efisien di tengah dinamika ekonomi global,” ujar Indra.
