SABTU (28/3) lalu, genap satu bulan prahara di Timur Tengah berlangsung. Bukannya mengendur, eskalasi saling serang antara Israel yang disokong Amerika Serikat (AS) dengan Iran justru meningkat.
Kabar terbaru dari Pentagon, kantor Departemen Perang AS, sudah berencana mengerahkan ribuan tentaranya ke Timur Tengah untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Sejumlah spekulasi pun beredar, kehadiran ribuan pasukan tersebut untuk menciutkan nyali 'Negeri Para Mullah' tersebut, atau sebaliknya, bekas Kekaisaran Persia itu akan meladeni gertakan 'Paman Sam'.
Kengerian perang terbuka di darat pun kian mencuat karena belum ada dalam sejarah Iran untuk mundur selangkah dalam urusan perang. Kengerian itu bukan hanya milik negara-negara Teluk yang merupakan tetangga dekat Iran, melainkan juga menjadi ketakutan global. Semua negara di dunia mengkhawatirkannya, apalagi jika perang sampai berlanjut ke level perang dunia, dan Iran sejak lama sudah siap untuk itu mengingat kekuatan militernya teratas di Timur Tengah.
Tekanan ekonomi global sudah sangat terasa sepanjang Maret ini. Nilai tukar mata uang seluruh dunia langsung anjlok terhadap dolar AS. Harga emas langsung membubung karena semua orang mencari investasi yang paling aman. Terakhir, harga minyak dunia naik tak terkendali, sudah di atas US$110 per barel.
Bagi Indonesia, harga minyak mentah yang gila-gilaan itu jelas sebuah masalah besar.
APBN 2026 dirancang dengan asumsi harga minyak di kisaran US$70 dolar AS per barel. Anggaran yang disiapkan untuk subsidi agar BBM bisa terjangkau masyarakat sebesar Rp25,1 triliun sepanjang 2026.
Namun, dengan harga minyak yang sudah di atas US$100 per barel, tentu dibutuhkan anggaran yang lebih besar lagi untuk menyubsidi harga minyak. Dalam hitungan kasar, bisa di atas Rp100 triliun dubutuhkan tambahan uang APBN untuk menyubsidi harga BBM.
Pertanyaannya, dari mana uang untuk membiayai itu semua? APBN yang masih penuh tantangan sejak awal tahun, masih dibebani pula dengan harga minyak yang gila-gilaan.
Terbaru, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) langsung memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global ke level 2,9% pada 2026, sebelum merangkak naik sedikit ke 3,0% pada 2027.
Untuk Indonesia, OECD memperkirakan pertumbuhan ekonomi melambat ke 4,8% pada 2026 dan sedikit naik ke 5% pada 2027. Proyeksi pertumbuhan pada 2026 itu jauh di bawah target APBN 2026 yang dipatok 5,4%.
Penurunan proyeksi pertumbuhan global itu utamanya dipicu oleh lonjakan harga energi dan dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. Kenaikan harga energi dinilai akan meningkatkan biaya produksi dan menekan permintaan.
Dengan demikian, siap-siap saja industri manufaktur kita mulai mengurangi produksinya. Ujung-ujungnya, dan ini yang dikhawatirkan oleh seluruh dunia, pabrik-pabrik akan terus mengurangi karyawannya alias PHK.
Namun, tantangan yang besar tidak boleh menciutkan nyali kita untuk menghadapinya. Apalagi, Indonesia sudah pernah diuji oleh krisis moneter pada 1998 silam, saat nilai tukar rupiah melemah berkali-kali lipat, dari kisaran Rp2.000 menjadi Rp15.000 per dolar AS. Meski waktu pemulihan terbilang berjalan relatif lama, namun faktanya Indonesia bisa bangkit kembali mulai 2001.
Semangat dan pemikiran positif ini yang harus dijaga dan terus digaungkan ke seantero negeri. Ekonomi memang lagi berat, tapi kita tidak boleh takut menghadapi masa depan.
Mumpung habis Lebaran dan hari ini adalah hari pertama normalnya kembali aktivitas masyarakat usai libur panjang, saatnya kita berjibaku mulai berhemat, bergotong royong, dan saling membantu demi menghadapi tantangan di depan mata.
Kita juga harus mendukung upaya Presiden Prabowo dalam tekad penegakan hukum, agar tak ada lagi pengeruk uang APBN di tengah perjuangan rakyat melewati beratnya tekanan ekonomi. Kita yakin bisa melalui tantangan besar dengan spirit gotong-royong.
Bedah Editorial MI: Saat Tepat untuk Berhemat
