Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terus mendorong transformasi digital pelayanan pertanahan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pertanahan.
"Kementerian ATR/BPN terus mendorong transformasi digital pelayanan pertanahan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pertanahan. Transformasi digital harus berjalan seiring dengan penguatan aspek keamanan dan kepastian hukum. ATR/BPN telah menerapkan sistem pengamanan berlapis melalui autentikasi digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan enkripsi data berbasis server nasional," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa.
Terkait dengan digitalisasi layanan berdasarkan data statistik layanan yang diakses pemohon, lanjutnya, sebanyak 83 persen berkas layanan pertanahan diperoleh dari top tiga layanan yakni peralihan hak, layanan informasi dan hak tanggungan.
Dua dari top tiga layanan yakni layanan hak tanggungan dan informasi pertanahan sudah dilaksanakan secara elektronik, dan layanan peralihan hak telah dilaksanakan secara hibrid.
Baca juga: Menteri ATR: Target penyelesaian RDTR tahun ini sebanyak 400 RDTR
Baca juga: Menteri ATR usul tambahan anggaran bagi program terkait 3 juta rumah
Adapun sisi positif penerapan layanan elektronik untuk masyarakat di antaranya: mengurangi kewajiban masyarakat datang ke kantor pertanahan sehingga dapat mengurangi antrean hingga 80 persen, kemudian meniadakan risiko kehilangan sertifikat baik karena pencucian, bencana alam dan kerusakan; ketiga menjamin keaslian sertifikat, tidak ada lagi sertifikat palsu; kemudian kemudahan akses sertifikat elektronik dan informasi data pertanahan yang lebih terjamin; kemudian terjaga keaslian dokumen.
"Digitalisasi layanan pertanahan bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan sebuah langkah strategis menuju tata kelola pertanahan yang modern, transparan, akuntabel dan berkelanjutan. Sertifikat elektronik dan layanan berbasis digital memberikan kepastian hukum, keamanan data, serta kemudahan akses bagi masyarakat sekaligus meningkatkan integritas sistem pertanahan nasional," kata Nusron.
Peralihan dari sistem analog menuju sistem elektronik merupakan jawaban atas tantangan zaman mulai dari risiko bencana alam, kerusakan arsip, praktik mafia tanah, hingga tuntutan efisiensi dan pelayanan publik yang prima. Sampai dengan Maret, capaian sertifikat elektronik mencapai 7,6 juta sertifikat atau 7,8 persen dari sertifikat yang telah terbit di Kementerian ATR/BPN.
Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebutkan bahwa sertifikat tanah elektronik seyogyanya dapat memudahkan masyarakat.
Ia pun menegaskan pemerintah akan berusaha melindungi dokumen berharga masyarakat termasuk sertifikat tanah elektronik.
Sehingga mereka tak perlu takut dijebol orang ataupun terkena hacker. Dalam melakukan pengamanan sertifikat tanah elektronik, Kementerian ATR/BPN membackup datanya menjadi empat lapis dan fisiknya juga tersimpan dengan aman.
Nusron juga menyampaikan pembaruan layanan pertanahan menjadi elektronik saat ini terus mengalami perkembangan dengan capaian 28 persen yang telah melakukan migrasi.
Baca juga: Hingga Maret 2026, Kementerian ATR/BPN selesaikan 219 kasus pertanahan
Baca juga: Komisi II gelar rapat dengan Menteri ATR/BPN, bahas capaian-anggaran
"Kementerian ATR/BPN terus mendorong transformasi digital pelayanan pertanahan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pertanahan. Transformasi digital harus berjalan seiring dengan penguatan aspek keamanan dan kepastian hukum. ATR/BPN telah menerapkan sistem pengamanan berlapis melalui autentikasi digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan enkripsi data berbasis server nasional," ujar Nusron dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa.
Terkait dengan digitalisasi layanan berdasarkan data statistik layanan yang diakses pemohon, lanjutnya, sebanyak 83 persen berkas layanan pertanahan diperoleh dari top tiga layanan yakni peralihan hak, layanan informasi dan hak tanggungan.
Dua dari top tiga layanan yakni layanan hak tanggungan dan informasi pertanahan sudah dilaksanakan secara elektronik, dan layanan peralihan hak telah dilaksanakan secara hibrid.
Baca juga: Menteri ATR: Target penyelesaian RDTR tahun ini sebanyak 400 RDTR
Baca juga: Menteri ATR usul tambahan anggaran bagi program terkait 3 juta rumah
Adapun sisi positif penerapan layanan elektronik untuk masyarakat di antaranya: mengurangi kewajiban masyarakat datang ke kantor pertanahan sehingga dapat mengurangi antrean hingga 80 persen, kemudian meniadakan risiko kehilangan sertifikat baik karena pencucian, bencana alam dan kerusakan; ketiga menjamin keaslian sertifikat, tidak ada lagi sertifikat palsu; kemudian kemudahan akses sertifikat elektronik dan informasi data pertanahan yang lebih terjamin; kemudian terjaga keaslian dokumen.
"Digitalisasi layanan pertanahan bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan sebuah langkah strategis menuju tata kelola pertanahan yang modern, transparan, akuntabel dan berkelanjutan. Sertifikat elektronik dan layanan berbasis digital memberikan kepastian hukum, keamanan data, serta kemudahan akses bagi masyarakat sekaligus meningkatkan integritas sistem pertanahan nasional," kata Nusron.
Peralihan dari sistem analog menuju sistem elektronik merupakan jawaban atas tantangan zaman mulai dari risiko bencana alam, kerusakan arsip, praktik mafia tanah, hingga tuntutan efisiensi dan pelayanan publik yang prima. Sampai dengan Maret, capaian sertifikat elektronik mencapai 7,6 juta sertifikat atau 7,8 persen dari sertifikat yang telah terbit di Kementerian ATR/BPN.
Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebutkan bahwa sertifikat tanah elektronik seyogyanya dapat memudahkan masyarakat.
Ia pun menegaskan pemerintah akan berusaha melindungi dokumen berharga masyarakat termasuk sertifikat tanah elektronik.
Sehingga mereka tak perlu takut dijebol orang ataupun terkena hacker. Dalam melakukan pengamanan sertifikat tanah elektronik, Kementerian ATR/BPN membackup datanya menjadi empat lapis dan fisiknya juga tersimpan dengan aman.
Nusron juga menyampaikan pembaruan layanan pertanahan menjadi elektronik saat ini terus mengalami perkembangan dengan capaian 28 persen yang telah melakukan migrasi.
Baca juga: Hingga Maret 2026, Kementerian ATR/BPN selesaikan 219 kasus pertanahan
Baca juga: Komisi II gelar rapat dengan Menteri ATR/BPN, bahas capaian-anggaran
