jpnn.com, JATINANGOR - Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus berharap Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) konsisten menghasilkan kader aparatur pemerintahan yang berkompeten.
Hal ini penting untuk mengawal program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.
BACA JUGA: Komisi II DPR RI Dorong Peningkatan Anggaran dan Infrastruktur IPDN
Harapan tersebut disampaikan Wamendagri Wiyagus saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-70 IPDN di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (31/6).
BACA JUGA: 863 Praja IPDN Dikerahkan ke Aceh Tamiang, Ada Tugas Khusus
Dia menegaskan lulusan IPDN dipersiapkan untuk menjadi motor penggerak birokrasi yang akan ditempatkan di seluruh pelosok daerah.
“Guna memastikan kehadiran negara dan keberhasilan pembangunan dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali,” tegas Wiyagus.
BACA JUGA: Wamendagri Akhmad Wiyagus Tegaskan Musrenbang Kunci Perencanaan Pembangunan Daerah
Wiyagus menekankan perlunya sumber daya manusia (SDM) aparatur yang kompeten di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Terlebih, tantangan pelayanan publik saat ini mengarah pada digitalisasi.
Karena itu, para praja IPDN harus mampu meningkatkan kompetensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Hanya dengan cara demikian, alumni IPDN akan memiliki kekuatan daya saing yang dapat diandalkan dalam memasuki era kompetisi global yang ketat dan penuh tantangan,” ujarnya.
Dia berpesan agar momentum dies natalis menjadi ajang refleksi untuk mematangkan langkah strategis IPDN sebagai lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang inovatif dan berdaya saing.
Wiyagus berharap IPDN terus berbenah dalam berbagai bidang, terutama terkait penataan dan penyempurnaan kurikulum pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan yang terintegrasi.
Di sisi lain, Wiyagus menyinggung kiprah penting IPDN dalam sejumlah isu kemanusiaan di Indonesia.
Teranyar, IPDN turut mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra dengan mengirimkan praja ke lokasi terdampak.
Langkah tersebut mencerminkan peran penting IPDN dalam upaya pemulihan tata kelola pemerintahan di wilayah bencana.
“Hal ini membuktikan bahwa IPDN adalah lembaga yang responsif dan tangguh dalam menghadapi krisis nasional,” tegasnya.
Sebagai informasi, sidang tersebut turut diisi dengan penyampaian orasi ilmiah dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono.
Kegiatan ini dihadiri Rektor IPDN Halilul Khairi, para guru besar dan anggota senat IPDN, serta civitas academica IPDN. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi
