FAJAR, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan pelayanan pertanahan tetap berjalan normal meski kebijakan work from home (WFH) mulai diterapkan pemerintah.
Kepastian itu disampaikan setelah Kementerian ATR/BPN merampungkan simulasi penerapan WFH di lingkungan kerjanya. Hasilnya, proses bisnis dan pelayanan publik di sektor pertanahan dinilai tetap bisa berjalan tanpa hambatan.
Nusron menegaskan, layanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama sehingga tidak boleh terganggu oleh kebijakan kerja fleksibel tersebut. Ia memastikan kantor pertanahan tetap memberikan pelayanan secara optimal, termasuk dalam pengurusan berkas dan administrasi pertanahan.
Kebijakan WFH sendiri rencananya diterapkan pemerintah pasca Lebaran 2026 sebagai bagian dari upaya efisiensi energi. Namun, sektor pelayanan publik—termasuk pertanahan—tetap diwajibkan berjalan seperti biasa.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, seperti penguatan sistem digital dan pengaturan jadwal kerja pegawai, agar pelayanan tetap maksimal meski sebagian pegawai bekerja dari rumah.
Dengan kesiapan tersebut, Nusron memastikan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh layanan pertanahan tetap dapat diakses seperti biasa. (jpnn/*)
