Terkini, Jakarta – Sebanyak 1.256 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Indonesia Timur resmi dihentikan sementara operasionalnya mulai 1 April 2026.
Kebijakan tersebut diambil karena sejumlah dapur belum memenuhi persyaratan dasar terkait sanitasi dan pengelolaan limbah.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III Badan Gizi Nasional (BGN), Rudi Setiawan, menjelaskan bahwa penghentian sementara dilakukan terhadap SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta belum dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Menurutnya, kedua persyaratan tersebut merupakan standar wajib yang harus dipenuhi setiap dapur MBG guna menjamin keamanan pangan serta menjaga kebersihan lingkungan di sekitar fasilitas produksi makanan.
“Rencana SPPG yang akan kami suspend terhitung mulai tanggal 1 April 2026 di wilayah III adalah yang belum memiliki SLHS dan IPAL,” ujar Rudi dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa kemarin.
Ia menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan.
Oleh karena itu, seluruh proses penyediaan makanan harus memenuhi standar keamanan pangan dan sanitasi yang ketat.
BGN sebelumnya telah memberikan waktu kepada seluruh pengelola SPPG untuk melengkapi dokumen dan fasilitas yang menjadi persyaratan operasional. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, masih terdapat ratusan unit dapur yang belum melakukan pendaftaran SLHS maupun menyediakan fasilitas IPAL.
Rudi menambahkan bahwa penghentian operasional ini bersifat sementara. Dapur MBG yang telah melengkapi seluruh persyaratan dapat kembali beroperasi setelah melalui proses verifikasi ulang oleh BGN.
“Kami mendorong agar SPPG yang di-suspend segera melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan. Setelah itu, mereka bisa mengajukan kembali untuk diverifikasi agar dapat beroperasi kembali,” ujarnya.
Lebih lanjut, BGN akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh SPPG di berbagai wilayah Indonesia guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar keamanan, kesehatan, dan lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah.
Langkah penghentian sementara ini disebut sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga aman, higienis, dan berkelanjutan.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta menurunkan angka stunting dan malnutrisi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk kawasan Indonesia Timur.
