Hampir separuh populasi Indonesia adalah perempuan yakni 49,85 persen dan sepertiganya adalah anak-anak. Ini menandakan posisi perempuan sangat krusial dalam menentukan masa depan bangsa. Namun, upaya menyetarakan jender masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimbangan akses pendidikan, keterbatasan ekonomi, hingga tingginya kerentanan terhadap kekerasan dan kuatnya normal sosial yang bias jender.
Dalam sektor pendidikan, persoalan ini tampak nyata ketika anak perempuan masih kerap mengalami putus sekolah akibat perkawinan dini, tekanan ekonomi, atau prioritas keluarga yang lebih mengutamakan pendidikan anak laki-laki. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat, sekitar 3,9 juta anak Indonesia putus sekolah dan 25 persen di antaranya berhenti karena menikah atau bekerja.
Meski begitu, terdapat kemajuan signifikan di tingkat pendidikan tinggi karena partisipasi perempuan bahkan telah melampaui laki-laki di sejumlah perguruan tinggi. Ini menunjukkan bahwa peluang kesetaraan semakin terbuka, meskipun belum merata di semua lapisan masyarakat. Ini harus menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
"Waktu berkunjung ke sekolah-sekolah di daerah, saya agak miris karena ternyata di banyak kantong-kantong di daerah itu masih belum terpenuhi pendidikan untuk perempuan," kata Wardiman Djojonegoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Periode 1993-1998 saat ditemui di acara pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Berdasarkan data Statistik Perempuan dan Laki-Laki yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, terpotret kepemilikan ijazah antara laki-laki dan perempuan hampir sama pada setiap jenjang pendidikan. Hanya saja terdapat perbedaan yang cukup jauh antara perkotaan dan perdesaan.
Kepemilikan ijazah perempuan di perkotaan paling banyak adalah jenjang SMA di angka 33,8 persen. Diikuti pemilik ijazah SMP (22 persen), SD (20,51 persen), dan pendidikan tinggi (13,66 persen). Sementara gambaran pendidikan perempuan di perdesaan didominasi oleh pemilik ijazah SD (30,96 persen), diikuti SMP (22,75 persen), SMA (20,13 persen), dan pendidikan tinggi (6,32 persen).
Data lain menunjukkan, selama 10 tahun terakhir perempuan yang tidak memiliki ijazah, meski trennya menurun, persentasenya lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Artinya, lebih banyak perempuan yang tidak tamat SD atau bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali.
Selaras dengan kondisi tersebut, persentase perempuan buta huruf juga lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan laki-laki. Trennya dalam satu dekade terakhir telah menurun. Data 2023 menunjukkan 5 dari 100 perempuan buta huruf, sudah turun setengahnya dibandingkan 10 tahun lalu (Kompas.id, 10/3/2024).
Terkait dengan belum meratanya pendidikan bagi perempuan di daerah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya memperluas akses perempuan terhadap pengetahuan. Hal itu termasuk kepercayaan diri, keterampilan hidup, kepemimpinan, serta ruang pengambilan keputusan.
Kalau kita memberdayakan perempuan, kita mencetak generasi yang luar biasa.
Dia menegaskan, hanya melalui pendidikan, kualitas sumber daya manusia bisa diperkuat, partisipasi perempuan dalam pembangunan diperluas. Untuk itu, keluarga serta masyarakat didorong menjadi lebih berpengetahuan, berdaya, dan berkeadaban.
"Karena itu, mitos-mitos itu harus kita hapuskan dari pendidikan sehingga perempuan mendapatkan ruang aktualisasi yang lebih luas dan kesempatan mengembangkan potensi sesuai dengan bakat minatnya yang dijamin oleh konstitusi," ucap Mu'ti.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi memastikan, bahwa pemberdayaan perempuan melalui pendidikan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan gerakan nasional yang strategis, terarah, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif dan berkeadilan.
Oleh karena itu, strategi pengarusutamaan jender akan dilakukan dengan transformasi kurikulum, penciptaan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Diupayakan pula peningkatan kapasitas tenaga pendidik, serta perluasan akses perempuan di bidang strategis seperti Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika (STEM).
"Perempuan dan anak mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," ucap Arifah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan memiliki dampak berlipat karena perempuan, khususnya ibu, merupakan pendidik pertama bagi anak. Dengan memberdayakan perempuan, sesungguhnya bangsa sedang membangun fondasi generasi masa depan.
Ia juga menyoroti adanya kemajuan di kalangan perempuan kelas menengah, meskipun pekerjaan rumah masih banyak, terutama dalam mengatasi hambatan struktural dan kultural.
"Kalau kita memberdayakan perempuan, kita mencetak generasi yang luar biasa, karena anak pertama-tama belajar dari ibunya," kata Praktikno.
Dalam menyongsong momentum Hari Kartini 21 April mendatang, Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan dimaknai sebagai agenda pendidikan dan penguatan karakter bangsa yang hidup. pendidikan sebagai. Pendidikan merupakan kunci utama pemberdayaan perempuan serta menegaskan perempuan sebagai subjek pembangunan, pelaku perubahan, dan kekuatan kemajuan bangsa.
Sepanjang April 2026, para perempuan akan terlibat dalam berbagai kegiatan seperti lomba sastra, sayembara Cerita Anak Indonesia tentang Ibu Kartini, dan siniar Hari Kartini. Ruang-ruang edukatif ini akan mendukung anak perempuan untuk belajar, berprestasi, dan memimpin, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga serta partisipasi publik dalam memaknai Hari Kartini secara substantif.
