Matamata.com - Pemerintah Indonesia melalui Perwakilan Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi, menuntut investigasi cepat, menyeluruh, dan transparan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait serangan militer Israel di Lebanon Selatan.
Serangan tersebut mengakibatkan tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL gugur pada akhir Maret 2026.
Dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Timur Tengah, Selasa (31/3), Indonesia mendesak agar Dewan Keamanan memantau hasil penyelidikan secara tegas. Indonesia juga menuntut pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku tanpa adanya kekebalan (impunitas).
"Para penjaga perdamaian ini gugur dan terluka saat menjalankan mandat Dewan Keamanan," tegas Umar Hadi saat mengutuk keras serangan yang terjadi pada 29 dan 30 Maret 2026 tersebut.
Identitas Korban dan Kronologi Kejadian Indonesia memberikan penghormatan tertinggi kepada tiga prajurit yang gugur dalam tugas, yaitu Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar (33), Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan (25), dan Prajurit Kepala Fahrizal Rhomadhon (27).
Berdasarkan laporan, Praka Fahrizal gugur di pos UNIFIL kawasan Adchit Al Qusayr. Sementara itu, Kapten Zulmi dan Sertu Muhammad tewas dalam serangan yang menyasar konvoi logistik di wilayah Bani Hayyan.
Selain korban jiwa, tercatat lima personel lainnya mengalami luka-luka, yakni Kapten Sultan Wirdean Maulana, Kopda Rico Pramudia, Kopda Arif Kurniawan, Kopda Bayu Prakoso, dan Kadet Prajurit Deni Rianto.
Umar Hadi menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan ancaman serius bagi perdamaian global. Indonesia menilai peningkatan intensitas serangan terhadap UNIFIL dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan adanya pola sistematis untuk melemahkan mandat Resolusi 1701.
"Serangan tersebut tidak dapat diterima dan berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan hukum internasional," ujar Umar.
Indonesia juga menolak klaim bahwa para personel berada di zona perang aktif yang dapat memaklumi adanya insiden tersebut. Menurut Umar, ketegangan di Lebanon Selatan justru dipicu oleh serangan berulang militer Israel yang melanggar kedaulatan wilayah Lebanon.
- BGN Perketat SOP Makan Bergizi Gratis, 760 Satuan Pelayanan Dihentikan Sementara
Menyikapi eskalasi yang terus meningkat, RI mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah konkret, termasuk meninjau ulang protokol keamanan dan mengaktifkan rencana evakuasi darurat bagi personel di lapangan.
Indonesia, yang bersama Prancis memprakarsai pertemuan darurat ini, juga meminta agar proses pemulangan jenazah para syuhada dilakukan secara cepat, aman, dan bermartabat.
Hingga saat ini, Indonesia tetap pada komitmennya terhadap perdamaian dunia melalui pengiriman pasukan yang telah dilakukan sejak 1957, sembari mendesak komunitas internasional untuk bersatu dalam merespons agresi ini secara tegas. (Antara)
