Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Pemerintah tengah menyiapkan skema pembangunan hunian vertikal (rusun) yang menyasar dua segmen sekaligus, yakni masyarakat berpenghasilan rendah melalui rusun subsidi dan kelompok kelas menengah tanggung.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan kebijakan tersebut disiapkan sebagai bagian dari upaya menjawab kebutuhan perumahan yang semakin beragam, khususnya di kota-kota besar.
"Yang penting itu pasti ada aturan untuk dua-duanya. Apakah digabung, apakah terpisah, kita lihat. Tapi intinya semua sudah siap," ujar Maruarar dalam konferensi kepada wartawan termasuk tvrinews.com, di Kantor BP BUMN, Jakarta, Rabu, 1 April 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai menggarap kebutuhan kelompok menengah yang dinilai memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda.
Menurutnya, hunian untuk kelas menengah tangguh akan disiapkan dengan mempertimbangkan aspek desain, lokasi, hingga kemampuan ekonomi yang berbeda dari segmen subsidi.
"Jadi kita juga akan menyiapkan itu. Kelas menengah juga banyak yang memerlukan, dengan selera, desain, dan lokasi yang berbeda," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyatakan pihaknya akan mengoptimalkan aset-aset BUMN yang belum dimanfaatkan untuk mendukung program perumahan rakyat.
"Aset-aset yang tadinya tidak termanfaatkan dengan baik akan kita berikan semaksimal mungkin untuk masyarakat," kata Dony.
Editor: Redaktur TVRINews
