Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU) Timur segera membangun Sekolah Rakyat. Sebab, program pendidikan gratis gagasan Presiden Prabowo Subianto ini sangat bermanfaat untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi Bupati OKU Timur, H Lanosin dan Bupati Sambas, Satono di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (1/4/2026). Turut hadir dalam pertemuan ini, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono.
"Karena Pak Presiden itu memuliakan warga Pak Bupati yang di Desil 1 dan Desil 2. Kalau enggak (program Sekolah Rakyat) disambut, rugi," kata Gus Ipul.
"Ini sudah bagus, harus jadi (Sekolah Rakyat di OKU Timur). Saya kawal ini," tambahnya menegaskan.
Gus Ipul menjelaskan, ada berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam proses pengusulan pembangunan Sekolah Rakyat. Salah satunya, yakni lahan yang disiapkan memiliki luas minimal 7 hektare.
Selain itu, status lahan yang diusulkan juga harus clean dan clear, memiliki sertifikat dan bukan tanah sengketa, milik Pemda, tidak rawan bencana, hingga akses jalan yang mudah dijangkau. "Harus dipenuhi dulu syarat-syaratnya," ujarnya.
Gus Ipul mengatakan, nantinya anak-anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat akan mendapatkan fasilitas terbaik. Mulai dari makanan bergizi tiga kali sehari, snack sebanyak dua kali sehari, 8 set seragam, cek kesehatan gratis, hingga laptop. Selama mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat, para murid juga bakal tinggal di asrama. "Yang bisa sekolah di situ warga OKU Timur, enggak bisa yang lain," jelasnya.
Sementara itu, Bupati OKU Timur, H Lanosin menegaskan, pihaknya bakal mendukung pelaksanaan program ini. Dia menyebut, Pemkab OKU Timur telah menyiapkan lahan seluas 9,6 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen di wilayahnya. "Apapun persyaratannya, kita siap melaksanakan Sekolah Rakyat," ungkap Lanosin.
Hal serupa disampaikan Bupati Sambas, Satono. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah daerahnya telah menunjukkan keseriusan dengan mengajukan proposal penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
“Pertama menyerahkan proposal langsung kira-kira bulan Mei tahun lalu, dan sertifikat tanah bukan hanya hari ini, sebelumnya sudah ada sertifikat,” kata Satono.
Ia menjelaskan, lokasi Sekolah Rakyat direncanakan berada di Jagur, Sambas, dengan luas lahan mencapai 9,33 hektare. Lahan tersebut dinilai siap secara teknis, dengan ketersediaan fasilitas air bersih serta kondisi kontur tanah yang relatif datar.
Gus Ipul menyambut baik kesiapan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengajukan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. “Yang penting ini masukkan ini di tahap ketiga Oktober 2026,” jelas Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengingatkan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat harus berjalan secara adil dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Jadi harus direspons, pemerintah daerah tidak boleh dibiarkan harus dijawab dan jangan sampai ada KKN,” kata Gus Ipul mengingatkan.
