Grid.ID - Aksi Dedi Mulyadi usulkan rekrut tamatan SD (sekolah dasar) mendadak ramai jadi perbincangan pun. Hal itu rupanya ada alasan di baliknya.
Ya, momen Dedi Mulyadi usulkan rekrut tamatan SD terjadi tatkala sang Gubernur Jawa Barat itu menghadiri apel pagi di Gedung Sate, Senin (30/3/2026). Yakni dalam suasana minggu kedua Syawal 1447 Hijriah.
Di momen itu, Dedi Mulyadi usulkan rekrut tamatan SD dalam sela-sela pidatonya. Sontak saja hal ini langsung dianggap sebagai gebrakan baru.
Dimana rencana Dedi itu akan menyoroti pemerintah yang seharusnya memprioritaskan tenaga teknis lapangan.
Ia pun mencontohkan Jawa Barat mendapat berkah alam yang selama 4 tahun terakhir tidak ada kemarau panjang, sehingga pengelolaan saluran air atau irigasi sangat diperlukan. Namun para tukang lapangan justru tak dipakai pemerintah hanya karena standar pendidikan.
Itulah sebabnya, Dedi berharap para tukang pengelola irigasi tersebut meski hanya tamatan SD bisa direkrut untuk bekerja.
Dimana nyatanya, banyak juga para tukang lapangan yang lebih bisa bekerja dengan baik dan diandalkan di bidangnya. Namun pemerintah malah terpaku pada stratifikasi pendidikan seperti lulusan SMA hingga S1, namun kinerjanya hanya berupa laporan foto ke atasan tanpa terjun langsung ke lapangan.
Sebagai contoh, Gubernur Jawa Barat itu mengatakan pemerintah selalu terjebak pada stratifikasi pendidikan (S1-S3) sehingga mengabaikan urusan teknis di lapangan.
"Kita memiliki banyak doktor di kantor, tapi tidak ada yang bisa memperbaiki lampu jalan (PJU),” kata Dedi Mulyadi dikutip dari TribunJabar.id, Rabu (1/4/2026).
Itulah sebabnya, Dedi Mulyadi mengusulkan pembentukan Divisi Kebersihan dan Infrastruktur yang tidak mensyaratkan ijazah sekolah.
Dengan begitu, yang tidak lulus SD pun namun memiliki keterampilan dan bisa bekerja dengan nyata mendapat kesempatan. Dan nantinya para tenaga teknis lapangan ini dijanjikan gaji yang layak, yakni sekitar Rp 4,2 juta per bulan, demi menjamin kesejahteraan.
Terakhir, usai Dedi Mulyadi usulkan rekrut tamatan SD (sekolah dasar) untuk tenaga teknis lapangan, ia mengungkap bahwa kebijakan tersebut nantinya akan berdampak pada manajemen kinerja di Pemprov Jabar.
Ia ingin tenaga substansi sedikit dan tenaga teknis lapangan yang diperbanyak.
“Jadi saya ingin rekrutmen 2026-2027 dengan jumlah besar, tapi inginnya tenaga yang dibutuhkan di lapangan untuk efisiensi,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari Kompas.com.
“Jadi nanti di manajemen itu harus sedikit yang nyuruh banyak yang kerja,” tandasnya. (*)
Artikel Asli
