Jakarta, VIVA – Perkembangan kecerdasan buatan (AI) kembali memicu kekhawatiran serius di pasar tenaga kerja global. Perusahaan AI Anthropic merilis studi terbaru yang memetakan sejauh mana teknologi ini mampu mengambil alih pekerjaan manusia, khususnya di sektor kantoran atau white-collar.
Dalam laporan bertajuk Labor market impacts of AI: A new measure and early evidence, peneliti Maxim Massenkoff dan Peter McCrory mengungkap bahwa penggunaan AI di dunia kerja saat ini masih jauh di bawah potensi sebenarnya.
Mereka menyebutkan bahwa adopsi AI yang terjadi baru mencakup sebagian kecil dari kemampuan yang secara teknis dapat dilakukan oleh teknologi tersebut.
Fenomena ini mengingatkan pada perubahan besar akibat teknologi di masa lalu, di mana penemuan listrik menghilangkan sejumlah pekerjaan sederhana seperti penyala lampu jalan dan operator lift. Kemudian, komputer menggantikan banyak pekerjaan administratif seperti penginput data dan operator telepon.
Kini, AI dinilai berpotensi menciptakan gelombang disrupsi yang lebih luas. Secara teoritis, AI mampu menangani sebagian besar tugas di berbagai sektor, mulai dari bisnis dan keuangan, manajemen, ilmu komputer, matematika, hukum, hingga administrasi perkantoran.
Namun dalam praktiknya, tingkat pemanfaatannya masih terbatas. Para peneliti menilai hal ini dipengaruhi oleh sejumlah hambatan, seperti regulasi hukum, keterbatasan teknologi, kebutuhan perangkat tambahan, serta masih perlunya campur tangan manusia untuk memverifikasi hasil kerja AI.
Meski demikian, hambatan tersebut diperkirakan bersifat sementara. Seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya adopsi, kesenjangan antara kemampuan dan penggunaan AI diproyeksikan akan semakin menyempit.
Studi ini juga memperkenalkan metrik baru yang disebut observed exposure, yaitu ukuran yang membandingkan kemampuan teoritis AI dengan penggunaan nyata di lingkungan kerja profesional. "Hasilnya menunjukkan bahwa AI saat ini baru menyentuh sebagian kecil dari potensi yang dimilikinya," ungkap studi tersebut, sebagaimana dikutip dari Fortune, Kamis, 2 April 2026.
Menariknya, kelompok pekerja yang paling berisiko terdampak justru bukan pekerja kasar, melainkan profesional dengan pendidikan tinggi dan pendapatan besar. Kelompok ini cenderung memiliki kemungkinan lebih tinggi berasal dari kalangan perempuan, berpenghasilan lebih besar, serta memiliki gelar pendidikan lanjutan.
