Kuala Lumpur (ANTARA) - Pemerintah Malaysia akan memberlakukan praktik bekerja dari rumah (work from home/WFH) kepada pegawai pemerintahan mulai 15 April 2026.
"Hari ini rapat kabinet menyetujui pelaksanaan kebijakan bekerja dari rumah bagi kementerian, lembaga, serta badan hukum dan perusahaan milik pemerintah mulai 15 April," kata PM Malaysia Anwar Ibrahim dalam pernyataan video, yang dipantau di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu malam.
Anwar Ibrahim menyampaikan teknis pemberlakuan WFH bagi pegawai pemerintahan ini akan diumumkan lebih lanjut di masa mendatang.
Dia menyatakan tujuan pemberlakuan WFH ini adalah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dan memastikan keberlanjutan pasokan energi.
Langkah pemberlakuan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) juga ditempuh pemerintah Indonesia.
Pemerintah RI sebelumnya lebih dulu mengumumkan bahwa penerapan kebijakan WFH bagi ASN, diberlakukan setiap hari Jumat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut berlaku mulai 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.
Pemerintah RI juga memberikan imbauan WFH bagi sektor swasta. Pengaturannya akan dituangkan melalui SE Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.
Baca juga: Pemerintah Malaysia kaji penerapan WFH bagi pegawai pemerintah
Baca juga: Dua provinsi dan dua wilayah Malaysia terapkan WFH
Baca juga: Menaker: Gaji karyawan swasta/BUMN-BUMD wajib tetap penuh meski WFH
"Hari ini rapat kabinet menyetujui pelaksanaan kebijakan bekerja dari rumah bagi kementerian, lembaga, serta badan hukum dan perusahaan milik pemerintah mulai 15 April," kata PM Malaysia Anwar Ibrahim dalam pernyataan video, yang dipantau di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu malam.
Anwar Ibrahim menyampaikan teknis pemberlakuan WFH bagi pegawai pemerintahan ini akan diumumkan lebih lanjut di masa mendatang.
Dia menyatakan tujuan pemberlakuan WFH ini adalah untuk mengurangi penggunaan bahan bakar dan memastikan keberlanjutan pasokan energi.
Langkah pemberlakuan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) juga ditempuh pemerintah Indonesia.
Pemerintah RI sebelumnya lebih dulu mengumumkan bahwa penerapan kebijakan WFH bagi ASN, diberlakukan setiap hari Jumat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut berlaku mulai 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.
Pemerintah RI juga memberikan imbauan WFH bagi sektor swasta. Pengaturannya akan dituangkan melalui SE Menteri Ketenagakerjaan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.
Baca juga: Pemerintah Malaysia kaji penerapan WFH bagi pegawai pemerintah
Baca juga: Dua provinsi dan dua wilayah Malaysia terapkan WFH
Baca juga: Menaker: Gaji karyawan swasta/BUMN-BUMD wajib tetap penuh meski WFH
