Perang Teluk Picu Ancaman Energi, Ekonom Desak Pemerintah Percepat Elektrifikasi Nasional

Pantau - Konflik bersenjata antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel dinilai menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk mempercepat kebijakan elektrifikasi guna mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

Ekonom konstitusi Defiyan Cori menyatakan bahwa perang di kawasan Teluk berpotensi mengganggu jalur distribusi energi global, terutama melalui Selat Hormuz yang menjadi jalur utama pengiriman minyak dunia.

Ia mengungkapkan, "Gangguan pada jalur tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap pasokan energi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak dan gas."

Situasi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah target swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Selain risiko pasokan, konflik juga berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia yang dapat membebani anggaran subsidi energi dalam APBN.

Data menunjukkan subsidi energi terus meningkat dari Rp95,7 triliun pada 2020 menjadi Rp203,4 triliun pada 2024, dengan porsi terbesar untuk BBM dan LPG impor.

Defiyan menilai besarnya subsidi energi berbasis fosil perlu dievaluasi di tengah meningkatnya risiko geopolitik global.

Ia mengatakan, "Dalam RAPBN 2026, pemerintah kembali mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp210,06 triliun, termasuk Rp105,4 triliun untuk subsidi BBM dan LPG."

Menurutnya, pemerintah dapat mengalihkan sebagian subsidi tersebut ke program elektrifikasi seperti kompor listrik dan kendaraan listrik.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menegaskan komitmen percepatan transisi energi melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 100 gigawatt dan penguatan ekosistem kendaraan listrik.

Defiyan juga menyarankan perluasan insentif elektrifikasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta pelaksanaan proyek percontohan untuk mempercepat migrasi energi dari BBM dan LPG ke listrik.

Ia menambahkan, "Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting untuk meningkatkan penerimaan terhadap penggunaan energi listrik."

Sebagai informasi tambahan, pemerintah juga terus mendorong peningkatan rasio elektrifikasi di wilayah terpencil guna mendukung pemerataan akses energi nasional.