JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta mengaku tak heran ada sejumlah pejabat kena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini Setya sampaikan ketika dimintai pendapatnya sebagai ahli dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Awalnya, ia mengaku prihatin banyak pejabat daerah terjaring OTT KPK karena proses pengadaan yang bermasalah.
Baca juga: Sidang Kasus Chromebook, Deputi LKPP Prihatin Pengadaan Gunakan Negosiasi
“Kan saya sebagai LKPP salah satunya kan saya punya fungsi pencegahan. Saya itu prihatin, ada banyak yang kemarin kan di OTT KPK, di katalog tuh, OTT semua itu pak,” ujar Setya dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (2/4/2026).
“Bahkan yang bulan Ramadhan kemarin tiga kali itu kepala daerah tuh (kena OTT),” ujar dia.
Setya menjelaskan, sejak lima tahun lalu, LKPP sudah melakukan monitoring pada proses pengadaan barang dan jasa hingga ke tingkat daerah.
Hasil monitoring ini menunjukkan, indeks kompetisi dari pengadaan di Indonesia sangat buruk nilainya.
Baca juga: Di Sidang Chromebook, Ahli LKPP Cerita Pernah Coret Pengadaan Laptop Pimpinannya karena Tak Sesuai Kebutuhan
Setya mengatakan, banyak produsen atau pemilik produk yang tidak dimasukkan ke dalam e-katalog sehingga produk yang dibeli berasal dari pihak yang berulang atau sama.
“Misalnya konstruksi nih, jumlah kontraktor di Pemda A itu ribuan. Saya prihatin yang ditayangkan di katalog cuma enam. Bahkan ada cuma satu,” kata dia.
Saat ini, indeks kompetisi menunjukkan, rata-rata ada enam produsen yang masuk dalam satu barang.
Nilai ini dianggap buruk oleh LKPP dan ia pun tak heran bila pejabat-pejabat yang melakukan pengadaan akhirnya diciduk KPK.
Baca juga: Kasus Chromebook, JPU Bantah LKPP Pernah Bilang Harga E-Katalog Lebih Rendah dari Pasar
“Mestinya kalau jumlah kontraktornya 1.000, yang tayang katalog mestinya 1.000 dong. Jangan 2. Pantes loh di OTT KPK, wong cuma 2 gitu loh,” kata Setya.
Setya pun mengaku sering menegur pejabat daerah jika indeks kompetisinya hanya mendapat skor 6.
“Saya sebagai pembina pengadaan tuh saya tegur pak. Teguran pertama itu di bulan Januari-Februari. Nanti empat bulan kemudian saya bikin SP lagi pak. Enggak berubah, pak, kita SP yang ketiga. Saya tembuskan ke inspektorat, saya tembuskan terakhir ke aparat penegak hukum (APH). Terus terang saja,” kata Setya.
Rendahnya indeks kompetisi ini bisa berujung kemahalan harga untuk produk yang dilakukan pengadaan.
