Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendorong pemerintah daerah untuk segera merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan. Program pendidikan gratis ini merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.
Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur H Lanosin dan Bupati Sambas Satono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta. Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Menurut Gus Ipul, program Sekolah Rakyat menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di kelompok desil 1 dan 2. Ia meminta pemerintah daerah tidak melewatkan peluang tersebut.
“Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kalau tidak dimanfaatkan, tentu akan menjadi kerugian bagi daerah,”kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis, 2 April 2026.
Ia juga memastikan akan mengawal proses pembangunan Sekolah Rakyat di daerah yang telah menyatakan kesiapan, termasuk di OKU Timur.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah, salah satunya ketersediaan lahan minimal seluas 7 hektare. Selain itu, lahan harus berstatus jelas dan bebas sengketa, memiliki sertifikat resmi, aman dari risiko bencana, serta memiliki akses yang mudah dijangkau.
“Semua persyaratan ini harus dipenuhi agar pembangunan dapat berjalan lancar,”lanjutnya.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat akan dilengkapi berbagai fasilitas untuk menunjang pendidikan siswa, mulai dari asrama, makanan bergizi tiga kali sehari, makanan ringan, seragam, layanan kesehatan gratis, hingga perangkat belajar seperti laptop. Program ini diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari daerah setempat.
Bupati OKU Timur Lanosin menyatakan komitmennya untuk mendukung program tersebut. Pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 9,6 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
“Kami siap memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan demi terlaksananya program ini,” ujar Lanosin.
Hal serupa juga disampaikan Bupati Sambas Satono. Ia menyebut pemerintah daerahnya telah lebih dulu mengajukan proposal pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk melengkapi sertifikat lahan.
“Proposal sudah kami ajukan sejak tahun lalu, dan lahan yang disiapkan memiliki luas sekitar 9,33 hektare dengan kondisi yang siap secara teknis,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Gus Ipul mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Sambas dan mendorong agar pengajuan tersebut dapat masuk pada tahap ketiga pembangunan yang direncanakan pada Oktober 2026.
Di akhir pertemuan, Gus Ipul menegaskan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat harus berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Program ini harus dijalankan secara bersih dan tepat sasaran, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,”tuturnya.
Editor: Redaksi TVRINews
