KPK: 96,24 Penyelenggara Negara Sudah Laporkan LHKPN

Dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melihat suasana luar Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/6/2025). (Sumber: ANTARA/Rio Feisal)

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 96,24 persen penyelenggara negara telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2025 selama 1 Januari-31 Maret 2026.

Hal tersebut disampaikan juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (2/4/2025), sebagaimana dikutip dari Antara.

“Capaian ini menunjukkan partisipasi luas penyelenggara negara atau wajib lapor dalam memenuhi kewajiban transparansi sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi,” ujar Budi di Jakarta.

Budi menuturkan, KPK menilai kepatuhan kolektif semakin terbangun dengan tingginya tingkat pelaporan tersebut.

Berdasarkan catatan KPK, penyelenggara negara atau wajib lapor pada sektor yudikatif mencatat tingkat kepatuhan tertinggi yaitu 99,99 persen, atau sebanyak 19.014 dari 19.015 orang telah melapor.

Baca Juga: KPK Maraton Periksa Saksi Kasus Korupsi Kuota Haji Mulai Pekan Depan

Angka ini diikuti sektor badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD) yang mencapai 97,06 persen, atau sebanyak 44.732 dari 46.085 orang telah melapor.

Sementara untuk sektor eksekutif 96,75 persen atau 335.432 dari 346.690 orang telah melapor. Sedangkan sektor legislatif tercatat ada 82,21 persen atau 16.729 dari 20.348 orang yang melapor.

“KPK memandang capaian ini sebagai indikasi bahwa instrumen LHKPN semakin efektif dalam mendukung sistem pencegahan korupsi, terlebih dalam memperluas transparansi atas harta kekayaan penyelenggara negara,” katanya. 

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Antara