Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menanggapi kebijakan Work From Home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN).
Ia mengatakan ASN yang bekerja di unit pelayanan publik tidak akan menjalani WFH.
"Pokoknya yang pelayanan publik tidak akan ada WFH," ujar Cak Imin setelah meresmikan keberangkatan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (3/4).
Meski begitu, Cak Imin belum mengetahui pengumuman resmi mengenai hal tersebut.
"Nanti kita tunggu aja pengumuman, saya belum tahu pengumumannya. Nanti akan pengumuman," ucap Cak Imin.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan para ASN yang bekerja di unit pelayanan publik di institusi yang dipimpinnya tidak akan WFH. Ia pun merincikan sektor-sektor dari Kementerian Sosial yang tidak akan WFH.
"WFH itu, itu akan dilakukan setiap Jumat kecuali Sekolah Rakyat, Poltekesos, itu kan pendidikan milik Kementerian Sosial, kemudian command center kami, sentra-sentra kami yang layanan sifatnya langsung melayani masyarakat, tidak melakukan WFH, begitu. Jadi yang sifatnya layanan itu tetap bekerja, tetap melaksanakan tugas, dan bisa kita harapkan melayani masyarakat sebagaimana mestinya," tutur Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).
WFH bagi ASN dan sektor swasta ini merupakan skema kerja dalam rangka menghemat energi imbas perang di Timur Tengah yang sedang terjadi. WFH akan dilakukan seminggu sekali, yakni setiap hari Jumat.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto mengatakan skema ini dapat membuat penghematan anggaran negara hingga Rp 6,2 triliun.
"Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah Rp 6,2 triliun," kata Airlangga dalam jumpa pers, Selasa (31/3).
