jpnn.com, JAKARTA - Masalah di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dinilai bukan lagi sekadar kesalahan administratif. Indonesian Audit Watch (IAW) justru melihat adanya indikasi kegagalan sistemik yang berpotensi merugikan negara dalam skala besar.
Mengacu pada data tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat 1.305 rekomendasi yang belum tuntas atau tidak sesuai. Total nilai temuan mencapai sekitar Rp2,6 triliun.
BACA JUGA: BPKP Tegaskan Kerugian Rp 1,5 T di Kasus Chromebook Nyata, Bukan Asumsi & Prediksi
“Kalau ribuan rekomendasi tidak selesai, itu bukan lagi soal teknis. Itu tanda sistem tidak berjalan,” kata Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus di Jakarta, Sabtu (4/4).
Dia menjelaskan dalam standar audit internasional, kondisi seperti ini sudah masuk kategori kegagalan pengendalian menyeluruh.
BACA JUGA: 2.062 Siswa SD BPK Penabur Jakarta Ikuti Pesta Siaga 2026 di Cibubur
“Ini systemic control failure. Artinya sistem gagal secara konsisten dan terstruktur,” ujarnya.
IAW juga menyoroti temuan yang terus berulang dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan akar masalah tidak pernah diselesaikan.
BACA JUGA: Sidang Perkara LNG : Saksi Sebut Audit BPK Keliru soal Kerugian Negara
“Yang dilakukan hanya pembersihan permukaan. Akar masalahnya tetap dibiarkan,” kata Iskandar.
Lebih mengkhawatirkan, kata dia, tidak ada kejelasan soal pemulihan kerugian negara maupun proses hukum terhadap temuan tersebut.
“Rp2,6 triliun itu bukan angka kecil. Tetapi berapa yang sudah kembali? Tidak jelas. Berapa yang diproses hukum? Juga tidak jelas,” tegasnya.
Kondisi ini dinilai berbahaya karena menghilangkan efek jera dalam sistem birokrasi.
“Pesan yang muncul adalah pelanggaran bisa terjadi tanpa konsekuensi. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.
IAW bahkan menilai lemahnya pengawasan internal menjadi salah satu akar persoalan utama.
“Kalau pengawas internal tidak berfungsi, maka sistem kehilangan lini pertahanan. Ini membuka ruang kebocoran terus-menerus,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, IAW mendesak dilakukan langkah tegas, termasuk pelimpahan kasus ke aparat penegak hukum dan audit menyeluruh terhadap sistem.
“Ini bukan sekadar memperbaiki laporan. Ini soal menyelamatkan sistem keuangan negara,” pungkas Iskandar. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... IMAPA Jadetabek Desak BPK Audit Dana MRP Se-Tanah Papua
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
