Usulan agar para pejabat negara segera berkantor, di Ibu Kota Nusantara, kembali mengemuka. Wakil Presiden Gibran Rakabuming termasuk salah seorang yang diminta mengawalinya. Lantas, kapan Gibran akan menempati kantor barunya?
Usulan itu mencuat saat rapat dengar pendapat Komisi II DPR yang menghadirkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/3/2026). Sosok yang melontarkan usulannya adalah anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Deddy Sitorus.
Deddy menyatakan, gedung-gedung pemerintahan yang sudah rampung dibangun harus segera ditempati. Ia khawatir bangunan itu rusak menganggur jika dibiarkan terlalu lama tidak dimanfaatkan. Padahal, pemerintah juga harus mengucurkan anggaran perawatan sembari mengerjakan bangunan-bangunan lain yang belum tuntas digarap.
“Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden (Wapres), Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi, (ke) sana dong tinggal. Uang negara itu barang. Jangan keenakan di Jakarta,” kata Deddy.
Deddy paham betul jika pembangunan penuh seluruh kawasan membutuhkan waktu mencapai 20-30 tahun. Tetapi, ia juga tak bisa membiarkan anggaran negara terus menerus terkuras untuk perawatan bangunan kosong. Untuk itu, ia meminta Basuki segera mendiskusikan masalah itu dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut kami, pemindahan mesti mulai dari pucuk pimpinan seperti Presiden, Wapres, dan para menteri. Itu menunjukkan pemerintah memang punya komitmen politik yang kuat soal pemindahan ibu kota
Ihwal pemanfaatan gedung itu, lanjut Deddy, semestinya bukan menjadi persoalan bagi Presiden. Jajaran pembantunya saja jumlahnya mencapai 48 kementerian dan lembaga. Apalagi sebagian kementerian sebenarnya belum mempunyai gedung sendiri. Untuk mengawalinya, ia mengusulkan jajaran pejabat tingkat direktorat jenderal bisa bergiliran menempati setidaknya sebulan sekali.
“Tolonglah diskusi dengan Pak Presiden, dengan menteri-menteri yang ada supaya kita utilisasi, Pak. Jahat kita sama rakyat. Barang berdiri nggak digunakan, uang dibakar untuk maintenance,” ujar Deddy.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan terus mempersiapkan sebaik-baiknya kawasan pemerintahan sebelum nantinya beroperasi penuh. Ia berharap agar nantinya para pejabat negara bakal berkantor di lokasi yang sedang dikerjakan pembangunannya itu. Terlebih lagi jika sosok pejabat itu setinggi Wapres.
“Rumah saya sekarang di sana, ya. Jadi, saya sih berharap itu terjadi, akan ada beliau benar-benar berkantor di sana. Harapan saya,” kata Basuki.
Basuki belum mengetahui kapan persisnya Wapres Gibran akan mulai berkantor di IKN. Tetapi, ia memastikan, bangunan kantor yang akan ditempati putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo itu selesai dikerjakan tahun ini.
Sebagian mebel di kantor Wapres juga sudah mulai dilengkapi. “Tahun ini bisa (ditempati) karena gedungnya sudah jadi, ya. Furniturnya juga yang sementara sudah jadi,” kata Basuki.
Basuki memastikan pembangunan Otorita IKN terus berlanjut setelah ditetapkan dalam Peraturan Presiden 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2026. Berbekal dasar aturan itu, ia telah menuangkannya dalam Rencana Strategis Otorita IKN 2025-2029.
Sebagian agenda utama yang ingin dicapai pada tahun 2026, antara lain, pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP seluas 850 - 1.100 hektar dari 6.600 hektar kawasan, pemindahan aparatur sipil negara (ASN), dan merealisasikan nilai investasi sektor swasta sebesar Rp 70 triliun.
Terkait pemindahan ASN, jelas Basuki, prosesnya akan berlangsung secara bertahap dari tahun 2026 hingga 2028. “Kalau sekarang yang ada di Otorita IKN itu sekitar 1.100 orang, itu ada dari PU (Pekerjaan Umum), balai-balai, perumahan, kesehatan, sampai perhubungan. Ini perhubungan karena mengoperasikan Bandara IKN, sudah ada sekitar 2.000 orang sekian,” katanya.
Pada kawasan KIPP, Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menjelaskan, bangunan sektor eksekutif sudah seluruhnya berdiri. Beberapa bangunan utamanya, antara lain, Istana Negara, Istana Wapres, hingga kediaman bagi kedua pucuk pimpinan negara itu.
Tak hanya itu, di kawasan perkantoran telah terbangun gedung-gedung pemerintahan terentang dari Gedung Sekretariat Negara, Gedung Sekretariat Presiden, serta sejumlah gedung kementerian bersama. Bahkan, sebanyak 36 unit rumah menteri sudah selesai dibangun pula.
“Tadi yang sudah saya sebutkan sudah siap. Kalau kami kapan bangunan itu ditempati bergantung dari kementerian dan lembaga, serta unsur-unsur pemerintahan yang lain akan menggunakannya. Tugas kami hanya menyiapkan di sini,” kata Troy, saat dihubungi, Selasa (31/3/2026).
Saat ini, sebut Troy, bangunan yang tengah disiapkan Otorita IKN ialah sektor yudikatif dan eksekutif. Bukan hanya kawasan perkantorannya, tetapi juga rumah-rumah bagi para pegawai dan pejabatnya. Tahapan pembangunan dimulai tahun ini dan harus selesai serta siap digunakan pada 2028.
Troy menuturkan, area yang dibangun tak melulu lingkungan perkantoran. Otorita IKN juga ikut membangun fasilitas pendukung seperti pasar modern, kafe, toko elektronik, hotel, rumah sakit, hingga sekolah.
Bahkan, sebagian rumah sakit berkelas seperti RS Hermina dan RS Mayapada sudah beroperasi. Selain itu, menurut rencana, sekolah dari tingkat SD sampai SMA akan rampung dikerjakan tahun ini, termasuk SMA Taruna Nusantara.
“Jadi nanti bukan sekadar kantor saja. Ini sudah ada ekosistem-ekosistem pendukung kotanya,” ujar Troy.
Wapres Gibran terakhir kali mengunjungi IKN pada 31 Desember 2025. Ketika itu, ia meninjau langsung progres pembangunan IKN guna memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai target yang ditetapkan. Titik yang ditinjaunya, antara lain, area pendidikan dan pasar modern di KIPP Nusantara, kawasan glamping, hingga Gedung SMA Taruna Nusantara.
Sebulan kemudian, pada 20 Januari 2026, Wapres Gibran mengutus Staf Khususnya, Tina Talisa untuk kembali meninjau kesiapan kawasan perkantoran. Dalam kunjungan itu, titik utama peninjauannya berada di KIPP Nusantara. Ini menjadi bentuk dorongan percepatan persiapan pemindahan ASN ke wilayah tersebut.
“Bapak Wakil Presiden sangat memberikan dukungan. Bahkan, beliau sangat mendorong kami dari Sekretariat Wakil Presiden secara bertahap berkantor di IKN,” ujar Tina, dalam keterangan tertulis yang dirilis Otorita IKN.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman mengungkapkan, catatan DPR soal pemindahan pejabat negara mesti dijadikan alarm bagi pemerintah. Hal ini menunjukkan perhatian publik yang menanti kepastian soal pembangunan kawasan tersebut.
Terlebih lagi, uang rakyat yang mengucur untuk pembangunan kawasan tersebut sangat besar. “Kita membangun IKN itu dengan APBN. Tentu, harus dipertanggungjawabkan dengan mulai mengapitalisasi infrastruktur dan sarana prasarana di sana untuk kepentingan publik,” kata Herman.
Herman menilai, kesiapan pemindahan pejabat negara menuju kawasan itu sangat bergantung dari ketersediaan infrastruktur. Tetapi, menurutnya, komitmen pemerintah itu setidaknya bisa ditunjukkan dengan mulai membuat penjadwalan pemindahan bagi struktur pimpinan, bukan hanya kalangan ASN.
“Ini tidak bisa hanya di level dirjen. Menurut kami, pemindahan mesti mulai dari pucuk pimpinan seperti Presiden, Wapres, dan para menteri. Itu menunjukkan pemerintah memang punya komitmen politik yang kuat soal pemindahan ibu kota,” kata Herman.
Di satu sisi, Herman tak menampik banyak suara yang menginginkan Wapres bertugas di IKN. Tetapi, ia mengingatkan, Wapres sekadar pembantu Presiden sehingga tidak bisa memutuskan sendiri pemindahannya menuju ke IKN. Alhasil, ia mendorong Presiden agar segera merumuskan kebijakan demi memastikan pemanfaatan IKN.
Menurut Herman, pemindahan pejabat negara ke IKN hendaknya tak dimaknai sebagai upaya pengasingan. Segenap pejabat harus kembali mengingat tujuan kehadiran IKN guna mendorong pemerataan pembangunan. Baginya, konsistensi pemerintah mendukung pemerataan itu menjadi bagian penting mewujudkan Indonesia Maju 2045.
“Tujuan pemindahan ibu kota kemarin, kan, selain menyelesaikan persoalan yang terjadi di Jakarta, tetapi lebih utama juga soal pemerataan pembangunan. Itu harus selalu diingat,” kata Herman.
