Bisnis.com, JAKARTA — Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perdagangan dan Pembangunan (UN Trade and Development/UNCTAD) mencatat terjadi lonjakan inflasi dan beban utang terutama di negara-negara berkembang. Kondisi ini terjadi seiring dengan belum meredanya konflik Timur Tengah yang sudah berlangsung sekitar sebulan.
Dalam laporan bertajuk Strait of Hormuz Disruptions: Growth and financial implications yang dirilis awal April ini, UNCTAD mencatat rute transit di Selat Hormuz hampir terhenti total selama sebulan terakhir, dengan volume lalu lintas kapal anjlok hingga 95%, sehingga mengancam pasokan minyak dan gas global secara signifikan.
Penutupan salah satu jalur paling vital bagi perdagangan energi dunia ini memicu efek domino. UNCTAD melaporkan harga minyak mentah dan bahan bakar melesat tajam dan terus bertahan di level yang tinggi.
Pada 27 Februari atau sehari sebelum serangan rudal Israel-AS ke Iran, harga minyak mentah Brent hanya US$72,55 per barel. Kini pada 30 Maret, harga minyak Brent sudah mencapai US$113,42 per barel alias sudah naik 56%.
Pada periode yang sama, tren serupa juga terjadi untuk harga minyak mentah dunia lain seperti WTI (naik 51%), Urals (naik 86,11%), dan Dubai (naik 76%).
"Ketika harga minyak naik tajam, biaya hidup akan mengikutinya," tulis UNCTAD dalam laporannya, dikutip Minggu (5/4/2026).
Baca Juga
- Alarm! Harga Pangan Dunia Melonjak Imbas Perang Timur Tengah
- Biaya Energi Industri Semen RI Membengkak, Terdampak Konflik Timur Tengah
- Nasib Surplus Dagang RI Dibayangi Konflik Timur Tengah
Masalahnya, lonjakan harga bahan bakar gas dan minyak ini berisiko mengerek inflasi secara tajam, yang pada akhirnya akan menekan sumber penghidupan kelompok masyarakat paling rentan.
Berdasarkan perbandingan UNCTAD, ada korelasi antara kebijakan harga minyak dunia dengan kenaikan inflasi. Parahnya, korelasinya lebih terasa di negara berkembang ketimbang negara maju.
Perlambatan Ekonomi dan PerdaganganGangguan di Selat Hormuz ini juga akan memperburuk perdagangan global yang memang diramal bakal melambat. Pertumbuhan perdagangan barang (merchandise trade) secara riil yang mampu mencapai angka 4,7% pada 2025, diproyeksikan akan memasuki tren penurunan tajam pada 2026.
Sejalan dengan guncangan tersebut, pertumbuhan ekonomi (produk domestik bruto/PDB) global juga diyakini akan melambat. UNCTAD mencatat pertumbuhan PDB global yang mencapai 3,4% pada 2025, namun diproyeksikan merosot menjadi 2,8% pada 2026.
Apabila eskalasi militer dan gangguan ini terus dibiarkan berlanjut, UNCTAD menegaskan yang paling dirugikan adalah negara miskin dan berkembang.
Utang MembengkakOrganisasi internasional yang bermarkas di Jenewa, Swiss ini memperkirakan negara-negara berkembang akan terkena dampak negatif langsung lewat sektor keuangan alias finansial. UNCTAD merincikan telah terjadi pelemahan nilai tukar mata uang, anjloknya harga saham, serta lonjakan biaya utang luar negeri di negara-negara berkembang.
UNCTAD mencatat, nilai tukar mata uang di kawasan Asia Berkembang (Developing Asia) mengalami depresiasi rata-rata sebesar 1% terhadap dolar AS dari 27 Februari—26 Maret 2026 atau setelah serangan Israel-AS ke Iran. Padahal, kurs mata uang di kawasan tersebut terapresiasi 1,2% selama 1 Januari—27 Februari alias sebelumnya serangan terjadi.
Tren serupa juga terjadi di Afrika (terdepresiasi 2,9%, setelah sebelumnya terapresiasi 0,7%) serta Amerika Latin dan Karibia (terdepresiasi 2,3%, setelah sebelumnya terapresiasi 4,5%).
Selain itu, biaya pinjaman eksternal di seluruh negara berkembang juga dilaporkan meningkat, tecermin dari kenaikan imbal hasil (yield) obligasi negara di wilayah-wilayah tersebut.
Di kawasan Asia Berkembang dan Oseania, UNCTAD mencatatkan lonjakan yield sebesar 0,70 poin persentase, dari rata-rata yield 5,05% pada 1 Januari 2026 menjadi 5,66% pada 26 Maret 2026.
Pada periode serupa, kawasan Afrika juga mencatatkan kenaikan imbal hasil sebesar 0,64 poin persentase dari 7,61% menjadi 8,31%. Sementara kawasan Amerika Latin dan Karibia tercatat kenaikan 0,29 poin persentase dari 5,90% menjadi 6,19%.
Kondisi tersebut jelas menjadi beban tambahan pembayaran bunga utang bagi negara-negara berkembang ke depannya. Padahal, laporan UNCTAD mencatat sebanyak 3,4 miliar orang yang hidup di 46 negara berkembang kini sudah menghabiskan lebih banyak porsi dana untuk membayar beban utang (bunga cicilan+utang pokok) dibandingkan untuk membiayai sektor kesehatan maupun pendidikan.
Oleh sebab itu, UNCTAD menyarankan negara-negara untuk mempertimbangkan bauran kebijakan (policy mix) demi menstabilkan tingkat harga seiring dengan meningkatnya tekanan inflasi. Lebih lanjut, diperlukan kebijakan yang memungkinkan akses cepat pembiayaan eksternal bagi negara-negara berkembang guna membiayai impor esensial dan pembayaran utang.
Institusi-institusi semacam bank pembangunan juga didorong agar sigap menyediakan pinjaman darurat, sembari mendesak kreditor bilateral untuk menangguhkan layanan utang demi memberikan pelonggaran bagi negara-negara yang tercekik.
