Plt Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Mohamad Arief Syafi’i mengakui Indonesia hingga kini belum berdaulat atas data geospasial.
Arief mengatakan, ketertinggalan Indonesia tidak hanya pada teknologi pemetaan, tetapi juga penguasaan data yang masih didominasi pihak asing.
Ia berharap ke depan Indonesia memiliki kedaulatan atas data tersebut. Hal itu disampaikan Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) membahas RUU Satu Data bersama Baleg DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Senin (6/4).
“Kami berharap kita ke depan punya kedaulatan terhadap data ini Pak, jujur saja sekarang ini kita belum berdaulat. Jangankan teknologinya Pak, data pun yang punya lengkap sekarang google maps, here maps, asing semua, kita nggak menguasai data-data ini,” ujar Arief.
Ia menjelaskan teknologi penginderaan jauh sebenarnya sudah sangat maju. Namun, akses terhadap resolusi tinggi, khususnya versi militer, masih terbatas.
“Teknologi penginderaan jauh, satelit sudah sangat maju resolusi tertinggi yang dipublish untuk publik bukan yang versi militer pak, itu kita engga bisa akses,” kata dia.
“Untuk civil itu resolusinya 30 cm artinya meja ini sudah bisa kelihatan pak dari satelit, 30 cm itu sudah bisa terlihat,” sambungnya.
Arief juga menyoroti kendala geografis Indonesia berupa tutupan awan yang menghambat penggunaan satelit optis. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan teknologi radar yang mampu menembus awan serta beroperasi siang dan malam.
Di sisi lain, penggunaan pesawat dinilai masih penting untuk menghasilkan peta dengan ketelitian tinggi, terutama pada skala besar.
“Dengan teknologi pesawat ini bukan hanya resolusi yang bisa kita tinggikan bisa sampai 8 cm pak yang 1000 itu butuh 8 cm. Resolusinya, berarti gelas ini bisa dapet pak, tapi juga ketelitian posisinya,” kata dia.
“Kalau satelit ini bisa melenceng meteran pak jauh. Dengan teknologi pesawat ini bukan hanya resolusi yang bisa kita tinggikan tapi juga ketelitian posisinya. Nah ini yang belum bisa dicapai satelit hanya bisa dicapai pesawat terbang,” sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Arief menekankan pentingnya kemandirian teknologi satelit untuk mendukung kebutuhan strategis dan pembaruan data secara cepat.
“Kita harus mandiri secara teknologi, kita harus bangun satelit sendiri,” kata Arief.
Ia juga mengingatkan pentingnya data geospasial dalam konteks pertahanan negara.
“Kalau kita enggak punya ini peluru kita bisa nyasar ke mana-mana,” jelas dia.
Baleg Singgung Teknologi ASSementara itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan menyoroti ketertinggalan Indonesia dalam teknologi pemetaan dibandingkan negara lain, khususnya Amerika Serikat. Ia mengaku pernah melihat langsung kemampuan militer Amerika saat berada di Indonesia pada 1996.
“Tentara Amerika yang datang ke Indonesia dia bisa membuat peta di tempat di mana kita berlatih, itu 1 banding 50 ribu. Dan itu langsung bisa dicetak di tempat, sama dengan peta topografi yang dibuat oleh TNI AD,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan kemampuan satelit Amerika yang sudah mampu mendeteksi objek kecil sejak puluhan tahun lalu.
“Kami pernah melihat satelit yang digunakan oleh Amerika pada saat dia bisa melihat mobil, ini satelit pak, mobil yang ada di Pentagon itu ukurannya segini-segini pak besarnya,” kata dia.
Menurutnya, perkembangan teknologi saat ini seharusnya sudah jauh melampaui kemampuan tersebut. Namun, Indonesia dinilai masih tertinggal jika hanya mengandalkan pemetaan dengan skala terbatas.
“Kalau kita masih mengandalkan pesawat yang bisa satu banding 100 ribu artinya berarti teknologi kita masih jauh tertinggal,” ucapnya.
Ia berharap RUU Satu Data dan kebijakan geospasial ke depan dapat mendorong Indonesia mengejar ketertinggalan, termasuk melalui pengembangan teknologi sendiri.
