JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto menyerukan kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk memberikan jatah work from home (WFH) kepada para dosen dan tenaga pendidikan sebanyak satu hari dalam sepekan.
"Mengenai dosen, kami minta kampus mengatur agar jadwal mengajar dikonsentrasikan pada hari-hari tertentu," kata Brian, saat ditemui di Kantor Kemendikti Saintek, Senin (6/4/2026).
Menurut Brian, imbauan WFH sehari sepekan sebagai bagian dari upaya mendorong efisiensi dan transformasi budaya kerja di lingkungan pendidikan tinggi.
"Misalnya dosen mengajar Senin sampai Kamis penuh, hari Jumat dia bisa bekerja dari rumah. Ini jauh lebih efisien. Mahasiswa juga tidak perlu bolak-balik kalau sistemnya sudah baik," ujar dia.
Baca juga: JK Sebut WFH Tak Efektif Hemat Anggaran, Ini Alasannya
Selain WFH, Mendikti juga mendorong kampus melaksanakan kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi mahasiswa semester 5 ke atas.
Kebijakan PJJ untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait efisiensi penggunaan energi tertuang dalam Surat Edaran Mendiktisaintek Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pola Kerja dan Penyesuaian Kegiatan Akademik yang ditujukan untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Swasta (PTS).
Namun, kebijakan ini kembali pada aturan masing-masing kampus.
Sebab, ada mata kuliah yang tidak bisa dilaksanakan secara PJJ.
"Masa kedokteran hewan membedah hewan melalui PJJ? Jadi, kami serahkan ke kampus masing-masing. Terkait perkuliahan, kami menyerahkan ke setiap kampus dan prodi," kata Brian.
Baca juga: Usai Sambangi Bareskrim Polri, Kuasa Hukum JK Belum Terima Nomor LP Rismon Sianipar
Brian menuturkan, perkuliahan PJJ atau secara hybrid tetap memperhatikan kualitas dan capaian pembelajaran yang dipahami oleh masing-masing program studi (prodi) di setiap kampus.
"Prodi yang tahu mana mata kuliah yang sifatnya wawasan itu bisa dilakukan secara hybrid atau PJJ. Mata kuliah yang intensif seperti hitungan, penurunan rumus, atau praktikum, tentu tidak bisa PJJ," ucap dia.
Sebagai informasi, terdapat empat penyesuaian kegiatan akademik yang tertuang dalam SE tersebut.
Pertama, pemimpin perguruan tinggi diimbau dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan akademik berdasarkan kesiapan dan karakteristik program studi.
Lalu, penyesuaian kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dilakukan sebagai bagian dari upaya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan tetap memperhatikan capaian pembelajaran dan kalender akademik.
Baca juga: Rismon Sianipar Bantah Tuduh JK Biayai Roy Suryo Rp 5 Miliar untuk Kasus Ijazah Jokowi
Pemimpin perguruan tinggi melakukan penyesuaian kegiatan akademik dengan berbagai metode diantaranya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara proporsional sesuai kesiapan dan karakteristik program studi untuk mahasiswa semester 5 (lima) ke atas serta pasca sarjana, dengan mempertimbangkan substansi materi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan efektivitas proses pembelajaran.
Terakhir, Pembelajaran jarak jauh tidak diterapkan pada mata kuliah atau kegiatan akademik yang memerlukan praktikum, laboratorium, studio, klinik, bengkel kerja, praktik lapangan, atau bentuk pembelajaran lain yang harus dilaksanakan secara tatap muka.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
