Pemerintah menetapkan 11 provinsi sebagai wilayah prioritas dalam penanganan tuberkulosis (TBC) guna mempercepat upaya eliminasi penyakit tersebut di Indonesia.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyebut, penetapan wilayah prioritas ini dilakukan berdasarkan tingginya kasus serta kebutuhan percepatan intervensi di daerah.
Sebanyak 11 provinsi yang menjadi fokus penanganan TBC meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, dan Lampung.
“Di 11 provinsi prioritas ini, kami terus mendorong percepatan program penanggulangan TBC secara terintegrasi, termasuk melalui pembentukan desa dan kelurahan siaga TBC,” kata Wiyagus dalam Konferensi Pers Hari TB Sedunia 2026 di Kantor Kemenkes, Jakarta Selatan, Senin (6/4).
Ia menjelaskan, saat ini telah terbentuk sekitar 5.315 desa dan kelurahan siaga TBC dari total 16.045 desa di wilayah prioritas tersebut.
Menurutnya, pendekatan berbasis wilayah menjadi kunci keberhasilan program. Sebab, penanganan TBC tidak hanya bergantung pada layanan kesehatan, tetapi juga keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa.
“Peran kepala daerah, camat, hingga kepala desa sangat penting sebagai ujung tombak dalam edukasi, skrining, dan pendampingan pasien TBC,” ujarnya.
Wiyagus menegaskan, penanggulangan TBC merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus diprioritaskan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam regulasi terkait standar pelayanan minimal (SPM).
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk mengintegrasikan program penanganan TBC ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Ini bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga berdampak pada produktivitas masyarakat, kemiskinan, dan kualitas sumber daya manusia,” kata dia.
