Terkini, Makassar — Pemerintah Kota Makassar menargetkan program Satu Kelurahan Satu RW Bebas Sampah sebagai strategi baru dalam mengatasi persoalan sampah secara sistematis dan berbasis masyarakat.
Program ini menjadi bagian dari upaya pembenahan sistem persampahan dari hulu hingga hilir di Kota Makassar.
Melalui program ini, setiap kelurahan diwajibkan memiliki minimal satu Rukun Warga (RW) yang menjadi wilayah percontohan bebas sampah. RW tersebut nantinya akan menjadi model pengelolaan sampah terpadu yang dapat direplikasi di wilayah lain secara bertahap.
Walikota Makassar menilai persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah armada pengangkut sampah, tetapi harus ditangani secara menyeluruh mulai dari rumah tangga, pemilahan sampah, pengolahan, hingga ke tempat pembuangan akhir.
Dalam pelaksanaannya, RW percontohan bebas sampah harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, memiliki bank sampah, mengelola kompos, tidak terdapat titik sampah liar, masyarakat disiplin membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, serta memiliki kegiatan pemanfaatan sampah yang bernilai ekonomi.
Walikota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa program ini bukan sekadar program kebersihan lingkungan, tetapi merupakan perubahan sistem pengelolaan sampah dari yang sebelumnya hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan menjadi pengelolaan dan pemanfaatan sampah.
“Kita tidak bisa menyelesaikan masalah sampah hanya dengan menambah armada. Persoalan sampah harus diselesaikan dari hulu sampai hilir, mulai dari rumah tangga sampai tempat pembuangan akhir,” ujar Appi saat di sela arahannya terkait pengelolaan sampah di Makassar di Balaikota Senin 6 April 2026.
Melalui program ini, kata dia masyarakat di tingkat RW diharapkan berperan aktif dalam pemilahan sampah organik dan anorganik, pengelolaan bank sampah, serta pengolahan sampah organik menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman produktif, tanaman hias, maupun tanaman obat keluarga.
Selain itu, kegiatan pemanfaatan sampah juga diharapkan dapat menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat.
“Dengan demikian, pengelolaan sampah tidak lagi hanya menjadi beban lingkungan, tetapi juga dapat menjadi sumber ekonomi berbasis masyarakat dan lingkungan,” bebernya.
“RW yang berhasil menjalankan program bebas sampah akan dijadikan sebagai wilayah percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat,” sambung Appi.
“Program ini selanjutnya akan direplikasi ke RW lainnya secara bertahap hingga seluruh wilayah kelurahan dapat menerapkan sistem pengelolaan sampah yang sama,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini harus didukung oleh perbaikan sistem pengangkutan sampah, penataan tempat pembuangan sementara, perhitungan retribusi sampah komersial yang lebih realistis, digitalisasi pembayaran retribusi sampah, serta pemanfaatan sampah organik.
“Dengan integrasi berbagai program tersebut, pemerintah berharap persoalan sampah di Kota Makassar dapat diselesaikan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kebersihan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat,” tandas Appi.
