JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau kerap disapa Ara mengatakan negara akan berbicara baik-baik dengan masyarakat yang menduduki lahan KAI.
Ara tidak menjawab apakah masyarakat yang dimaksud adalah ormas atau bukan.
"Ya tentu bisa masyarakat, bisa... Kita bicarakan baik-baik lah. Yang pasti tanah negara itu arahan Presiden Prabowo digunakan untuk kepentingan negara termasuk juga di daerah-daerah beberapa titik yang nanti kita akan sampaikan," ujar Ara dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Baca juga: Maruarar Ungkap Lahan KAI di Senen dan Tanah Abang Dikuasai Pihak Lain, Janji Rebut Kembali
Ara menyampaikan, berdasarkan data yang dia terima dari Danantara dan PT KAI, lahan negara yang diduduki masyarakat cukup banyak.
Padahal, dia menegaskan, lahan itu milik pihak KAI, tapi ternyata sudah diduduki masyarakat.
"Kemudian juga kemarin di Tanah Abang kita melihat ada beberapa lokasi juga. Kita akan komunikasikan karena itu adalah tanah negara, tentunya itu digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia," jelasnya.
Sementara itu, Ara menyebut Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan langkah besar untuk melakukan perubahan terhadap hunian warga di pinggir rel kereta api.
"Pada waktunya akan ada langkah-langkah yang disampaikan secara besar oleh Bapak Presiden untuk melakukan suatu perubahan yang signifikan bagaimana lahan-lahan negara ini sedang dipersiapkan Pak Nusron di beberapa titik lahan-lahannya. Nanti akan diumumkan pada waktunya," imbuh Ara.
Baca juga: Prabowo Panggil Dirut KAI, Maruarar, dan Mendikti, Bahas Apa?
Sebelumnya diberitakan, Ara menegaskan bahwa pemerintah harus memiliki nyali dalam mengurus Indonesia.
Ara mengatakan, tanah-tanah negara yang berada di lokasi strategis harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
Hanya saja, tanah negara, khususnya yang dimiliki KAI di bantaran rel kereta api, kebanyakan dikuasai pihak lain.
"Di Tanah Abang itu lahan negara sangat strategis, di Bandung sangat strategis, di Medan sangat strategis. Kita menggunakan itu untuk kepentingan rakyat dan negara harus hadir. Kita mengurus negara ini harus punya nyali, ya, menegakkan kebenaran," ujar Ara di Istana, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Baca juga: Banyak Tanah Negara Dikuasai Pihak Lain, Maruarar: Ngurus Indonesia Harus Punya Nyali
Ara mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Dengan demikian, tanah negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat.
Dia pun menegaskan tidak akan ragu-ragu dalam merebut tanah negara yang dikuasai pihak lain itu.
Nantinya, tanah-tanah itu akan dimanfaatkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, seperti membangun hunian layak bagi mereka.
"Banyak sekali tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain. Dan kita akan kuasai kembali untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan juga masyarakat yang menengah dan tanggung," ujar dia.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
