JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang juga Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah memberikan kritikan kepada pengamat politik senior, Saiful Mujani yang mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Fahri meminta publik untuk tetap berpijak pada prinsip demokrasi konstitusional dan tidak memberi ruang bagi tindakan yang bertentangan dengan konstitusi.
“Jadi kita menyarankan agar kita bicara dalam konsep demokrasi konstitusional. Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional. Sebab itu nanti berbahaya. Dan jenis dari tindakan inkonstitusional itu banyak,” kata Fahri usai rapat bersama Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026).
Menurut Fahri, tindakan inkonstitusional yang dibiarkan dapat memicu kekacauan di tengah kondisi global yang tidak stabil.
“Kalau semua orang boleh mengizinkan terjadinya tindakan inkonstitusional, ya negara kita lagi kayak begini, dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan, harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional,” katanya.
“Dan dalam sistem konstitusi kita, presiden itu bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan yang lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian daripada tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat, itu,” sambungnya.
