Bisnis.com, SURABAYA – Ketersediaan LPG 3 kilogram di Provinsi Jawa Timur diklaim dalam kondisi terkendali dan rantai distribusinya berjalan lancar di tengah isu kelangkaan gas melon subsidi tersebut di sejumlah wilayah Tanah Air.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Iwan Yudha Wibawa menerangkan bahwa ketahanan stok gas melon yang telah siap didistribusikan ke berbagai depo yang terdapat di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur berada pada kisaran 4,4 hari (4 hari 9,6 jam), dengan konsumsi harian masyarakat yang tercatat sekitar 6.000 metrik ton.
“Kalau LPG saat ini kondisi stok level yang 3 kilogram tidak ada kendala suplai, itu kurang lebih sekitar hampir 5 hari kondisi stoknya. Kalau penggunaan LPG [di Jawa Timur] kurang lebih sekitar 6.000 metrik ton per hari,” ungkap Iwan saat meninjau pangkalan LPG Nur Komari di Jalan Jemursari II, Surabaya, Senin (6/4/2026).
Meski begitu, Iwan mengatakan bahwa angka tersebut hanya mencerminkan stok LPG yang tersedia di depo dan siap salur, dan bukan keseluruhan pasokan yang tersedia. Ia menjelaskan bahwa ketersediaan LPG secara nasional, bila termasuk stok dengan yang berada di kapal, pelabuhan, hingga sedang dalam perjalanan, mencapai lebih dari 20 hari.
Namun, bukan berarti usai 20 hari terlewati stok LPG di tingkat nasional menjadi kosong. Iwan menyebut, pasokannya tetap tersedia karena Pertamina senantiasa melakukan stabilisasi stok melalui pasokan baru secara berkelanjutan atau sirkuler, yang artinya secara terus-menerus keluar maupun masuk.
"Jadi, penting untuk tidak hanya melihat angka 4,4 hari tanpa memahami konteksnya. Stok yang berada di depo adalah bagian dari rantai distribusi, sementara stok lainnya masih dalam proses pengiriman atau sedang sandar di pelabuhan," tegas Iwan.
Baca Juga
- Perayaan Paskah, Ada Tambahan 779.800 Tabung LPG 3 Kg di Jawa Timur
- Bahlil Minta Masyarakat Hemat LPG: 70% Masih Impor
- Pertamina: LPG 3 Kg di eks-Karesidenan Madiun Aman
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa skema pencatatan stok energi memang dibedakan antara stok regional dan stok nasional yang mencakup kapal sandar serta pengiriman. Oleh sebab itu, pemerintah tetap menjaga ketahanan energi sesuai dengan standar minimal.
“Pertamina selalu menjamin ketersediaan energi seperti yang dicanangkan pemerintah pusat, bahwa pertahanan stok itu di atas 20 hari,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak pun turut mengingatkan agar masyarakat tidak salah menafsirkan data stok LPG yang beredar.
Dirinya menilai bahwa angka stok 4,4 hari kerap disalahartikan sebagai suatu kondisi darurat. Ia menegaskan bahwa hal itu merupakan bagian dari sistem distribusi normal yang telah dijalankan institusi terkait sejak sebelum konflik geopolitik di Timur Tengah berkecamuk.
“Jadi, jangan hanya mengutip 4,4 hari-nya saja. Itu memang stok yang berada di antara penerimaan dan penyaluran terakhir. Sejak sebelum ada isu [perang] Iran pun angkanya [stok LPG 4,4 hari] memang seperti itu,” ujar Emil.
Menurutnya, total keseluruhan LPG yang mencapai lebih dari 20 hari itu tecermin dari keseluruhan rantai pasok, mulai dari depo, kapal yang tengah sandar di pelabuhan, hingga pengiriman yang masih dalam perjalanan menuju Tanah Air.
“Yang 20 hari itu terdiri dari yang ada di depo, yang sandar, dan yang dalam perjalanan. Jadi, bukan berarti stok tinggal 4 hari. Itu hanya bagian dari sistem pencatatan di level distribusi,” tegas dia.
Emil juga menegaskan bahwa jalur distribusi LPG Indonesia juga tidak hanya bergantung pada wilayah rawan seperti Selat Hormuz sehingga pasokannya diklaim aman dari hambatan langsung akibat konflik di Timur Tengah.
“Yang penting dalam perjalanan itu bukan di Selat Hormuz. Jadi tidak ada gangguan langsung ke distribusi kita,” imbuhnya.
Untuk itu, ia pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan (panic buying) yang justru berpotensi mengganggu stabilitas distribusi LPG di tingkat regional.
“Yang perlu dijaga adalah perilaku konsumsi yang wajar. Jangan sampai karena isu global, lalu muncul kepanikan di tingkat masyarakat. Kalau itu terjadi secara masif, justru bisa menimbulkan kelangkaan,” pungkasnya.
